Komnas HAM melakukan olah tempat kejadian perkara di Bundaran UGM, Sleman, untuk menelusuri dugaan kekerasan aparat saat kerusuhan unjuk rasa pada 10 November 2026. Penelusuran juga mencakup dugaan penggunaan gas air mata yang disebut menjangkau kawasan kampus Universitas Gadjah Mada.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah bersama sejumlah komisioner mendatangi lokasi itu pada Kamis, 12 November 2026. Mereka mengidentifikasi sejumlah titik yang diduga berkaitan dengan pengerahan kendaraan taktis serta penyemprotan gas air mata.
Bundaran UGM menjadi satu dari tiga lokasi yang diperiksa Komnas HAM dalam penelusuran awal peristiwa tersebut. Dua lokasi lain yang turut didatangi adalah kawasan depan gedung DPRD DIY dan kawasan Tugu.
Anis mengatakan pemeriksaan di sekitar Bundaran UGM diarahkan untuk memeriksa informasi mengenai dugaan aparat memasuki area tertentu di sekitar kampus. Komnas HAM juga ingin mengetahui dari titik mana water cannon dan gas air mata digunakan hingga dampaknya dilaporkan terasa di lingkungan kampus.
"Jadi, khusus di Bundaran UGM memang kami ingin mengidentifikasi dugaan, ada aparat masuk atau informasi awal yang kami terima adalah water cannon, kemudian gas air mata yang disemprotkan dari lokasi mana sehingga itu kemudian sampai ke wilayah kampus," ujar Anis.
Selain menelusuri posisi kendaraan dan arah penyemprotan, Komnas HAM menggali keterangan mengenai dugaan kekerasan terhadap mahasiswa maupun peserta aksi. Lembaga tersebut juga menelusuri informasi mengenai penangkapan di sekitar kawasan kampus.
Tahap yang dilakukan masih berupa pengumpulan informasi awal dari sejumlah pihak. Komnas HAM berencana meminta keterangan dari pihak UGM, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok yang mendampingi korban luka dan peserta aksi yang ditangkap.
Akses rekaman kamera pengawas atau CCTV di beberapa lokasi juga akan dimintakan untuk mendukung penelusuran. Rekaman itu diharapkan dapat membantu memetakan pergerakan massa dan aparat sepanjang aksi berlangsung.
"Untuk melihat sejauh mana pergerakan massa, sepanjang massa bergerak terjadi peristiwa apa saja, apakah ada pengumpulan, apakah ada penangkapan, siapa saja yang ada di sana," kata Anis.
Ketua Serikat Mahasiswa UGM, Mesa, turut menyampaikan keterangan kepada Komnas HAM mengenai dugaan tindakan represif dalam sejumlah aksi di Yogyakarta. Aksi yang disebut dalam keterangan itu berlangsung pada 1 September, 20 Oktober, 28 Oktober, dan 10 November 2026.
Mesa menilai pengerahan kekuatan aparat pada malam 10 November berlangsung berlebihan dan memperbesar ketegangan di lapangan. Ia menyoroti iring-iringan kendaraan pada sekitar pukul 20.30 WIB yang melibatkan mobil rantis dan kendaraan besar lainnya.
"Pada pukul 20.30 WIB, dari kepolisian ataupun militer itu iring-iringan membawa mobil rantis dan mobil-mobil besar lainnya, seolah sedang parade untuk menunjukkan kekuatannya. Itu justru membuat ruang untuk damai sangat sulit dilakukan," ungkap Mesa.
Mahasiswa juga menyampaikan dugaan bahwa gas air mata menjangkau area kampus UGM pada malam kejadian. Menurut Mesa, dampaknya masih terasa di Lapangan Grha Sabha Pramana dan Jalan Pulau Sumur.
"Harusnya UGM sebagai institusi kampus akademik itu mendapatkan penanganan khusus untuk pengendalian massa. Asap gas air mata seharusnya tidak masuk ke area kampus, tetapi kemarin tanggal 10 malam, gas air mata bahkan masih terasa perih di Lapangan GSP ataupun di Jalan Pulau Sumur," kata Mesa.
Sejumlah video juga diperlihatkan mahasiswa kepada Komnas HAM sebagai bagian dari penyampaian keterangan. Rekaman itu diduga memperlihatkan penangkapan rekan mahasiswa secara represif di sekitar lokasi peristiwa.
Mahasiswa menyebut telah menemukan selongsong gas air mata di sekitar pos satuan pengamanan UGM. Namun, waktu dan lokasi pasti penemuan benda tersebut masih ditelusuri lebih lanjut.
Terkait dugaan keberadaan aparat berpakaian sipil di lingkungan kampus, mahasiswa belum dapat memastikan identitas orang-orang yang terlihat dalam beberapa video. Mahasiswa UGM juga berencana menyerahkan bukti video dan rekomendasi kepada Komnas HAM dalam pertemuan bersama rektorat pada Jumat, 13 November 2026.
Sebelum mendatangi Bundaran UGM, Komnas HAM telah meminta keterangan langsung dari Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo di Mapolda DIY. Rangkaian penelusuran ini ditujukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kerusuhan, dugaan pelanggaran HAM, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
