Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta Polda Jawa Tengah mengevaluasi prosedur penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tindakan kepolisian yang berlangsung pada dini hari itu dilaporkan berdampak terhadap 12 santriwati berusia 10 hingga 16 tahun.
Komnas HAM menekankan pentingnya perlindungan anak, privasi perempuan, dan penghormatan terhadap martabat penghuni pesantren dalam setiap proses penegakan hukum. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan, “12 santriwati usia 10–16 tahun adalah anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus.”
Berdasarkan informasi awal yang diterima lembaga tersebut, penggeledahan berlangsung pada Selasa (27/10) sekitar pukul 03.20 WIB. Operasi ini melibatkan personel gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satuan Brimob.
Penggeledahan dilakukan dalam kepentingan penyidikan perkara pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Komnas HAM kemudian menyoroti pelaksanaan tindakan itu karena lokasi yang didatangi merupakan lingkungan pondok putri.
Dalam surat edaran Yayasan Dakwah dan Sosial Al-Mukmin tertanggal 29 Oktober 2026, puluhan aparat bersenjata laras panjang disebut mendobrak pintu pondok. Saat itu, 12 santriwati dan empat ustazah dilaporkan sedang tidur.
Surat tersebut juga memuat dugaan tindakan intimidatif, termasuk penodongan senjata dan penarikan santriwati yang belum mengenakan jilbab. Sebanyak 15 penghuni pondok, termasuk dua balita berusia tiga dan lima tahun, disebut dibawa ke Polsek Mojolaban dan Polres Sukoharjo tanpa pendampingan wali maupun kuasa hukum.
Mereka kemudian dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan karena tidak ditemukan bukti keterlibatan dalam perkara pidana yang disangkakan. Komnas HAM menilai pemeriksaan terhadap anak harus mengikuti ketentuan perlindungan khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam ketentuan tersebut, pendampingan orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat menjadi bagian dari perlindungan yang perlu dipenuhi. Lembaga itu juga mempertanyakan penggeledahan yang dilaporkan dilakukan oleh aparat laki-laki bersenjata tanpa melibatkan polisi wanita atau Polwan.
Komnas HAM meminta Kapolda Jawa Tengah mengevaluasi standar operasional prosedur penggeledahan di pesantren putri. Evaluasi diminta mencakup pelibatan Polwan dan tokoh agama, serta menghindari penggeledahan pada pukul 22.00 hingga 06.00 WIB kecuali terdapat ancaman nyata terhadap nyawa.
Pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak juga diminta dilibatkan sejak awal proses penindakan. Selain evaluasi prosedur, Komnas HAM mendesak pemulihan psikologis bagi 12 santriwati, empat ustazah, dan dua balita yang dilaporkan mengalami trauma.
Upaya pemulihan itu diharapkan melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anis menyebut penggeledahan tersebut tidak proporsional dan tidak sensitif gender.
“Penggeledahan pondok putri pada pukul 03.20 WIB oleh aparat laki-laki bersenjata laras panjang terhadap santriwati yang sedang tidur dan belum berjilbab adalah tindakan yang tidak proporsional dan tidak sensitif gender,” ujar Anis. Komnas HAM akan meminta keterangan dari Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Sukoharjo, Yayasan Al-Mukmin, para santriwati, serta Kepala UPTD PPA Sukoharjo.
Polri sebelumnya menyatakan akan mendalami keluhan masyarakat melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk fungsi Profesi dan Pengamanan atau Propam. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan kritik dan keluhan masyarakat menjadi bahan evaluasi agar setiap tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” kata Isir.
