Ratusan pabrik garmen di Bangladesh ditutup pada Kamis (12/11/2026) ketika pekerja melanjutkan aksi mogok kerja di sejumlah kawasan industri. Para buruh menuntut upah minimum bulanan 30.000 taka atau setara US$240 (Rp4,3 juta).
Penutupan terjadi di tengah ketegangan antara pekerja dan pengusaha mengenai besaran kenaikan upah. Pengusaha mempertimbangkan kebijakan tidak ada pekerjaan maka tidak ada gaji untuk menghadapi aksi mogok yang berlanjut.
Aksi Mogok di Kawasan Industri
Menurut AFP, pekerja di Gazipur, Ashulia, dan Savar mendatangi pabrik tetapi menolak menjalankan pekerjaan mereka. Sebagian pekerja berupaya menuju jalan untuk berdemonstrasi, namun aparat kepolisian memasang barikade.
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari kerusuhan yang telah berlangsung sejak Oktober. Pada Rabu, lebih dari 100 pabrik garmen disebut ditutup paksa akibat protes pekerja.
Seorang pekerja garmen bernama Khanam mengatakan banyak buruh datang ke pabrik hanya untuk melakukan absensi sebelum pulang. Ia menilai demonstrasi akan terus berlangsung hingga dewan pengupahan menetapkan upah yang dapat diterima pekerja.
“Saya rasa demonstrasi tidak akan mereda dalam waktu dekat. Mereka akan terus berlanjut hingga dewan pengupahan memberikan upah yang direvisi dan dapat diterima,” ungkapnya.
Tuntutan Kenaikan Upah
Pekerja meminta upah minimum naik dari 12.500 taka atau sekitar Rp1,8 juta menjadi 30.000 taka. Tuntutan tersebut berarti kenaikan sebesar 140% dari nominal upah minimum saat ini.
Dewan pengupahan garmen sebelumnya telah menyepakati kenaikan upah minimum pada 4 November setelah mendapat protes selama beberapa hari. Kesepakatan itu sempat membuat ketegangan mereda dan operasional pabrik kembali normal.
Besaran upah baru masih dijadwalkan diumumkan pada Desember dan mulai berlaku pada Januari. Jadwal tersebut memicu ketidakpastian di kalangan pekerja terkait nilai kenaikan gaji yang akan diterima.
Presiden BGMEA Mahmudul Hasan menyatakan asosiasi dan dewan pengupahan tidak menerima tekanan yang dilakukan melalui aksi mogok di pabrik. Ia menegaskan proses perundingan tidak dapat berjalan beriringan dengan kerusuhan.
“Negosiasi di dewan pengupahan dan kerusuhan di pabrik tidak dapat berlangsung secara bersamaan,” tegas Mahmudul Hasan.
Risiko bagi Industri Garmen Bangladesh
Industri Garmen Bangladesh bernilai US$38 miliar (Rp684 triliun) per tahun dan menjadi sektor penting bagi perekonomian negara tersebut. Sektor ini menyumbang empat perlima pendapatan ekspor Bangladesh serta mempekerjakan lebih dari empat juta orang.
Bangladesh yang berpenduduk sekitar 170 juta jiwa merupakan pengekspor garmen terbesar kedua di dunia setelah China. Produk dari pabrik-pabrik di negara itu memasok berbagai merek fesyen internasional.
Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh atau BGMEA menyerukan ketenangan saat negosiasi mengenai upah masih berlangsung. Organisasi tersebut menaungi sekitar 4.500 pabrik anggota dan menggelar pertemuan darurat untuk merespons perkembangan terbaru.
Mantan Direktur BGMEA Mohiuddin Rubel mengingatkan gangguan berkepanjangan dapat memengaruhi pandangan pembeli terhadap keamanan rantai pasok Bangladesh. Menurutnya, situasi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, pekerja, dan ekonomi negara.
“Gangguan ini merugikan semua orang. Bisnis kehilangan uang, pekerja kehilangan hari kerja, ekonomi terpukul, dan kerusakan itu sulit untuk diperbaiki,” paparnya.
Ancaman penahanan gaji muncul ketika pemilik pabrik menilai aksi mogok telah menghambat kegiatan produksi. Di sisi lain, pekerja tetap menunggu keputusan final mengenai Upah Minimum Bangladesh yang dinilai mampu memenuhi tuntutan mereka.
BGMEA menghadapi tekanan untuk menjaga kegiatan produksi sekaligus mempertahankan proses perundingan upah. Kelanjutan aksi pekerja akan sangat dipengaruhi oleh pengumuman nominal upah baru yang dijadwalkan keluar pada Desember.
