Universitas Gadjah Mada atau UGM menyatakan menolak segala bentuk kekerasan setelah kericuhan aksi demonstrasi di Yogyakarta merembet ke kawasan Bundaran UGM pada Rabu, 11 November 2026. Kampus juga menyiapkan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang terdampak atau diamankan aparat.
Sikap itu disampaikan UGM melalui laman resmi universitas di tengah perkembangan aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di Yogyakarta sejak 10 November 2026. Pihak kampus menekankan bahwa pengamanan aksi harus tetap menghormati hak asasi manusia.
UGM menyatakan kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Hak tersebut juga disebut sebagai hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.
Universitas menegaskan akan menjaga ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis. UGM juga menyatakan menghormati partisipasi sivitas akademika dalam kehidupan publik.
Penolakan terhadap kekerasan
Dalam pernyataannya, UGM menolak tindakan kekerasan terhadap sivitas akademika, baik ketika aspirasi disampaikan maupun saat aparat melakukan pengamanan demonstrasi. Kampus menilai proses pengamanan harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.
UGM meminta aparat mengedepankan prinsip legalitas dan proporsionalitas dalam menjalankan pengamanan. Proses tersebut dinilai tidak boleh mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kericuhan dilaporkan terjadi di kawasan DPRD DIY sebelum meluas hingga Bundaran UGM. Situasi itu menjadi latar pernyataan kampus mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Menurut UGM, ruang akademik harus tetap aman bagi mahasiswa untuk berpikir kritis, berekspresi, serta menyampaikan pandangan atas persoalan publik. Kampus memandang kebebasan berpendapat perlu dijaga sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Pendataan mahasiswa terdampak
UGM menyatakan sedang mendata dan menelusuri laporan mengenai mahasiswa yang diamankan aparat dalam peristiwa tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kondisi mahasiswa yang terdampak.
Pihak universitas juga melakukan verifikasi atas informasi yang diterima serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Koordinasi itu ditujukan untuk memastikan kebutuhan pendampingan bagi mahasiswa dapat dipenuhi.
UGM menegaskan tidak akan tinggal diam apabila terdapat mahasiswa kampus tersebut yang ditangkap atau diamankan. Universitas menyatakan akan mengupayakan langkah yang diperlukan agar hak-hak mahasiswa tetap terpenuhi.
Bentuk dukungan yang disiapkan mencakup pendampingan hukum dan koordinasi dengan pihak berwenang. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen kampus dalam memberi perlindungan kepada mahasiswa yang terdampak aksi penyampaian aspirasi.
Peran kampus dalam demokrasi
Pernyataan UGM itu ditandatangani Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D. Universitas menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang demokrasi tetap terbuka.
Tanggung jawab itu mencakup perlindungan atas kebebasan menyampaikan perbedaan pendapat, kritik, dan aspirasi tanpa ancaman kekerasan. UGM menilai kampus harus menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir dan berekspresi.
Universitas juga menegaskan bahwa komitmen demokrasi tidak cukup hanya melalui pengakuan terhadap kebebasan berpendapat. Perlindungan bagi pihak yang menggunakan hak konstitusionalnya dinilai perlu diwujudkan melalui tindakan yang nyata.
Dengan pendataan, verifikasi, serta kesiapan memberikan pendampingan hukum, UGM menyatakan akan terus mengupayakan perlindungan bagi mahasiswa. Sikap itu sekaligus menegaskan posisi kampus dalam merespons kericuhan demonstrasi di Yogyakarta dan perlindungan hak mahasiswa.
