Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh bersama Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menjenguk warga yang terluka dalam insiden bentrok di Kabupaten Pidie. Bentrokan itu terjadi saat penertiban pengibaran bendera Bulan Bintang di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro.
Dalam kunjungan tersebut, keduanya berdialog dengan korban dan keluarga untuk mendengarkan keluhan, masukan, serta aspirasi terkait peristiwa itu. Dek Fadh juga menyerahkan bantuan kepada para korban sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Aceh.
Dek Fadh menyatakan prihatin setelah melihat kondisi warga yang terdampak insiden. Ia menekankan pentingnya penanganan yang baik bagi korban dan keluarga mereka.
“Hati saya terasa berat melihat langsung kondisi saudara-saudara kita yang menjadi korban insiden di Pidie. Bersama Kapolda Aceh, saya datang menjenguk, mendengarkan keluh kesah para korban dan keluarga, serta memastikan mereka mendapatkan perhatian dan penanganan yang terbaik,” demikian keterangan dalam unggahan video Dek Fadh yang dikutip Jumat (6/11).
Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada pihak yang menginginkan peristiwa tersebut terjadi. Menurutnya, setiap korban memiliki keluarga yang menunggu dengan harapan, sehingga luka yang dialami warga menjadi duka bersama.
Seruan Penyelesaian Lewat Dialog
Dek Fadh, yang juga Ketua DPD Gerindra Aceh, meminta setiap persoalan diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan dialog. Ia menegaskan masyarakat tidak boleh kembali menjadi korban dalam setiap penanganan persoalan di lapangan.
“Aceh sudah terlalu banyak melewati masa-masa sulit. Jangan biarkan persaudaraan yang kita bangun dengan susah payah kembali terluka,” kata Dek Fadh.
Kunjungan itu turut didampingi Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf. Teuku Mustafa Kamal, anggota DPRA Khairil Syahrial dari Fraksi Gerindra, serta Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil. Sejumlah pejabat lainnya juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Insiden Pidie terjadi ketika warga menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan mengibarkan sejumlah bendera Bulan Bintang pada Rabu (4/11). Menjelang sore, aparat disebut dikerahkan ke lokasi untuk menurunkan bendera itu, lalu terjadi bentrokan.
Pasca-kejadian, sejumlah korban dibawa ke RSUD Tgk Abdullah Syafi’i Beureunuen dan RSUD Chik Ditiro. Dispenad mencatat 14 warga menjadi korban, terdiri dari satu orang meninggal dunia dan 13 orang luka-luka.
Selain warga, enam personel TNI dilaporkan mengalami luka dan telah mendapat penanganan medis sesuai kondisi masing-masing. Warga yang meninggal dunia bernama Abzalul Riza dari Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
Jenazah Abzalul Riza dimakamkan pada Kamis (5/11) pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru, Kecamatan Tiro. TNI AD menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa atas meninggalnya warga dalam peristiwa tersebut.
Keterangan TNI dan Kondisi Wilayah
Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf. Teuku Mustafa Kamal menyatakan kondisi keamanan di Desa Pulo Keunari kembali kondusif setelah bentrokan. Ia mengatakan penertiban dilakukan oleh personel Kodim 0102/Pidie bersama unsur terkait setelah panitia Maulid mengibarkan bendera di meunasah desa.
Menurut Mustafa, aparat gabungan TNI dan Polri telah melakukan pendekatan persuasif melalui komunikasi serta mediasi dengan panitia. Namun, upaya itu disebut tidak mencapai kesepakatan karena panitia tetap mempertahankan pengibaran bendera tersebut.
Ia menyebut situasi kemudian meningkat dengan adanya pelemparan batu dan kayu ke arah personel TNI. Sejumlah orang juga disebut terlihat membawa senjata tajam.
Mustafa mengatakan personel berupaya mengendalikan situasi menggunakan perlengkapan pengendalian huru-hara. Ia menyatakan tindakan pengamanan dilakukan bertahap, mulai dari tembakan peringatan dengan amunisi hampa hingga amunisi karet.
Setelah massa membubarkan diri, personel TNI menurunkan bendera Bulan Bintang dari lokasi kegiatan. Mustafa menegaskan TNI tetap mengutamakan pendekatan persuasif, komunikasi sosial, dan koordinasi dengan Polri, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat.
Pemantauan Komnas HAM
Komnas HAM menyatakan akan turun ke Pidie untuk mendalami peristiwa tersebut. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pemantauan lapangan dilakukan untuk mengumpulkan fakta, bahan, dan keterangan secara utuh di lokasi kejadian.
Di sisi lain, KontraS Aceh menilai kekerasan bersenjata terhadap warga sipil merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Organisasi tersebut mendesak adanya investigasi yang independen dan transparan serta meminta aparat menghentikan tindakan represif dan kekerasan.
KontraS Aceh menyatakan persoalan pengibaran simbol daerah perlu diselesaikan melalui dialog dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka juga menyinggung amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengenai perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan rasa aman bagi masyarakat.
