Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion Syamsuddin Rogo, menilai penggerebekan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Sukoharjo, mengindikasikan pelanggaran hak asasi manusia. Ia meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI melakukan investigasi independen atas seluruh rangkaian tindakan tersebut.
Penggerebekan Ponpes Sukoharjo berlangsung pada dini hari di lingkungan pendidikan agama putri. Mafirion menilai operasi itu perlu diperiksa karena melibatkan santriwati, ustazah, serta anak-anak yang termasuk kelompok rentan.
Menurut Mafirion, tindakan pada saat para santriwati sedang tertidur berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap privasi dan martabat perempuan. Ia menyoroti kondisi penghuni pesantren yang disebut diminta bergerak tanpa waktu cukup untuk mengenakan pakaian secara layak guna menutup aurat.
“Kami menilai ada indikasi kuat pelanggaran HAM dalam peristiwa ini karena penggerebekan dilakukan pada dini hari ketika santriwati tertidur. Mereka diminta bergerak tanpa kesempatan yang cukup untuk mengenakan pakaian secara layak guna menutup aurat,” ujar Mafirion kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Legislator PKB itu juga menyoroti dugaan penggunaan senjata laras panjang dan intimidasi psikologis oleh oknum personel Brimob. Dugaan tersebut berkaitan dengan penyisiran di area kamar santriwati dan ustazah di kompleks pesantren.
Mafirion menilai penggunaan kekuatan yang tidak proporsional dan bersifat represif dapat melanggar hak warga negara atas rasa aman dan privasi. Ia menegaskan kewenangan aparat dalam penegakan hukum tetap dibatasi oleh aturan hukum serta prinsip HAM.
“Penggunaan senjata api atau tindakan bernuansa ancaman terhadap perempuan dan anak-anak tidak bisa dianggap sebagai prosedur biasa. Aparat memang memiliki kewenangan, tetapi kewenangan itu dibatasi oleh hukum dan prinsip HAM,” tegasnya.
Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan
Selain proses di lokasi penggerebekan, Mafirion menyesalkan pemeriksaan di Mapolres Sukoharjo yang disebut telah berlangsung sejak pukul 05.00 WIB. Anak-anak di bawah umur diduga diperiksa tanpa pendampingan keluarga maupun kuasa hukum pada tahap awal.
Pendampingan disebut baru diberikan beberapa jam kemudian ketika anak-anak berada dalam kondisi lemas dan terintimidasi. Mafirion menekankan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus memperoleh perlindungan khusus sejak awal proses pemeriksaan.
“Anak-anak tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi pemeriksaan yang menakutkan sendirian karena mereka membutuhkan perlindungan khusus. Aparat harus memastikan adanya pendampingan sejak awal agar proses hukum tidak menimbulkan trauma baru,” katanya.
Mafirion mendesak tiga lembaga, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI, untuk menyisir legalitas surat perintah penggerebekan hingga dugaan kekerasan verbal di lapangan. Menurutnya, pemeriksaan independen diperlukan agar fakta peristiwa dapat dibuka secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga meminta kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan prosedur dengan alasan penegakan hukum rutin. Pihak yang memberi perintah maupun oknum yang terbukti menyalahgunakan wewenang, menurut dia, harus ditindak secara etik atau pidana sesuai ketentuan.
“Semua harus dibuka secara terbuka dan transparan, mulai dari dasar hukum, siapa yang memberi perintah, hingga perlakuan terhadap santri. Jangan sampai persoalan ini selesai hanya dengan pernyataan sepihak bahwa aparat telah menjalankan tugas,” katanya.
Komnas HAM Minta Evaluasi Prosedur
Komnas HAM sebelumnya turut menyoroti prosedur penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo, Jawa Tengah. Lembaga tersebut mencatat 12 santriwati berusia 10–16 tahun terdampak dalam tindakan kepolisian itu.
Komnas HAM meminta Polda Jawa Tengah mengevaluasi prosedur penggeledahan, terutama dalam aspek perlindungan anak, privasi perempuan, dan penghormatan terhadap martabat penghuni pesantren. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan bahwa seluruh santriwati dalam rentang usia tersebut berhak mendapat perlindungan khusus.
“12 santriwati usia 10–16 tahun adalah anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus,” kata Anis Hidayah dalam siaran pers lembaga tersebut. Penggeledahan itu, berdasarkan informasi awal yang diterima Komnas HAM, berlangsung pada Selasa (27/10) sekitar pukul 03.20 WIB.
Operasi tersebut melibatkan personel gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Satuan Brimob. Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus pembakaran serta perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
