Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, meminta Kapolri dan jajaran kepolisian mengusut dugaan kekerasan serta penggunaan kekuatan berlebihan saat penanganan demonstrasi di Kota Yogyakarta pada 10-11 November 2026. Ia mendorong pemeriksaan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Yulius menilai pengamanan Demo Yogyakarta harus tetap mengutamakan hak asasi manusia, profesionalitas aparat, serta penghormatan terhadap hak warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Ia menyampaikan keprihatinan atas kericuhan yang terjadi dalam rangkaian aksi tersebut.
Menurut Yulius, tindakan anarkis, perusakan fasilitas publik, dan pelanggaran hukum oleh peserta aksi tidak dapat dibenarkan. Namun, ia menegaskan aparat kepolisian juga wajib memastikan seluruh tindakan pengamanan dilakukan secara terukur, proporsional, dan mengikuti prosedur.
Ia menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran dalam penanganan demonstrasi, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan. Dugaan lain mencakup penembakan gas air mata di kawasan padat penduduk dan lingkungan pendidikan serta penangkapan warga sipil dan mahasiswa.
“Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara membabi buta. Aparat harus mengedepankan prinsip proporsionalitas dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan pengamanan,” tegas Yulius dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).
Yulius mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, penanganan aksi massa perlu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara.
Permintaan Pemeriksaan Personel
Yulius meminta Kapolri, Kapolda DIY, dan jajaran terkait melakukan investigasi terhadap personel yang diduga melakukan kekerasan, pemukulan, intimidasi, atau tindakan di luar prosedur. Ia menekankan bahwa setiap dugaan Pelanggaran HAM oleh aparat perlu diuji melalui proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran, personel yang bersangkutan harus diproses sesuai ketentuan hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga profesionalitas institusi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Ia juga memberi perhatian pada dugaan intimidasi dan kekerasan di lingkungan pendidikan selama rangkaian peristiwa berlangsung. Menurutnya, kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika dalam mengembangkan pemikiran kritis serta menyampaikan pendapat.
“Kampus harus tetap menjadi ruang merdeka bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebebasan berekspresi, dan penyampaian aspirasi secara demokratis,” ujarnya. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks pentingnya perlindungan ruang akademik di tengah situasi demonstrasi.
Transparansi Penanganan Warga yang Diamankan
Selain menyoroti dugaan kekerasan aparat, Yulius meminta kepolisian memberikan kejelasan mengenai proses hukum terhadap lebih dari 150 orang yang disebut telah diamankan. Ia menilai setiap orang yang ditangkap berhak memperoleh kepastian hukum dan akses terhadap pendampingan bantuan hukum.
Yulius juga meminta warga yang tidak terbukti melakukan tindak pidana segera dibebaskan sesuai prosedur hukum. Transparansi selama pemeriksaan diperlukan agar hak-hak warga negara tetap terlindungi dalam proses penegakan hukum.
Dalam menjalankan tugas pengamanan, kepolisian disebut perlu mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Selain itu, terdapat Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Evaluasi SOP dan Pengawasan Eksternal
Yulius mendorong Polri mengevaluasi secara menyeluruh standar operasional prosedur pengamanan demonstrasi. Evaluasi itu mencakup strategi pengendalian massa, penggunaan peralatan pengamanan, serta prosedur ketika situasi aksi mengalami eskalasi, terutama pada malam hari.
Ia berharap evaluasi tersebut menjadi dasar perbaikan pola pengamanan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, pengamanan demonstrasi harus dirancang untuk mengurangi risiko kekerasan tanpa mengabaikan kebutuhan penegakan hukum.
Anggota Komisi III DPR RI itu juga mendorong Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia melakukan penelusuran independen terhadap dugaan pelanggaran HAM maupun penyimpangan prosedur. Keterlibatan lembaga pengawas eksternal dinilai diperlukan agar proses pemeriksaan berlangsung objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yulius mengajak Pemerintah Daerah DIY, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat mengedepankan dialog untuk menyelesaikan persoalan. Ia menilai isu sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakangi demonstrasi perlu dibahas secara terbuka dengan melibatkan pihak terkait.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan parlemen di bidang hukum dan penegakan hukum, Yulius menyatakan akan terus memantau penanganan kasus tersebut. Ia menegaskan penegakan hukum harus berjalan adil dan transparan tanpa mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia.
