Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendukung proses penegakan hukum yang dijalankan Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Sikap itu disampaikan setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut KPK termasuk salah satu pihak yang menjadi sasaran penyadapan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati kewenangan Polri dalam menangani perkara tersebut. Menurut dia, proses penyidikan perlu berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“KPK tentu menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11). Pernyataan itu disampaikan terkait dugaan penyadapan oleh mantan Kapolri berinisial LSP bersama tiga tersangka lainnya.
Budi menjelaskan, penyadapan terhadap pihak-pihak di KPK tidak dikaitkan dengan penanganan suatu perkara hukum. Keterangan itu menjadi alasan KPK memberikan dukungan terhadap langkah penyidikan yang dilakukan Polri.
“Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara, tetapi karena memang posisinya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan,” katanya. KPK memandang penjelasan mengenai sasaran penyadapan tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan.
Informasi Objek Penyadapan
Hingga saat ini, KPK menyatakan belum menerima informasi mengenai pimpinan atau pegawai lembaga itu yang diduga menjadi target penyadapan. Budi menegaskan rincian mengenai pihak yang disadap masih berada dalam ranah penyidikan Polri.
“Kami belum mendapatkan informasi terkait itu karena tentu objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan,” ujarnya. Karena itu, KPK belum memaparkan identitas maupun jumlah pihak internal yang kemungkinan terdampak.
KPK meyakini Polri akan mengungkap perkembangan perkara tersebut secara terbuka kepada publik. Lembaga antirasuah itu juga menekankan penghormatan terhadap langkah hukum yang sedang dijalankan kepolisian.
“Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan,” kata Budi. Ia menambahkan bahwa penyampaian perkembangan penyidikan secara berkala menjadi kewenangan Polri.
“Ini menjadi ranah dari Polri untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu menghormati dan mendukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri,” katanya menekankan.
Empat Tersangka dan Sidang Etik
Polri mengumumkan penetapan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik pada 3 dan 5 November 2026. Keempatnya terdiri atas mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, widyaiswara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU.
Dari empat tersangka, SU disebut belum ditahan karena mengalami sakit pascastroke. Sementara itu, Polri menggelar sidang etik terhadap AS pada 10 November 2026 dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Suyudi mengungkapkan sasaran penyadapan diduga mencakup sejumlah kalangan. Kelompok tersebut antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda.
Suyudi juga menyebut KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa dalam daftar sasaran yang diduga disadap. Pengungkapan lebih lanjut mengenai objek dan rangkaian perkara tersebut masih menjadi bagian dari proses hukum yang ditangani Polri.
