Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR dan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (12/11). Langkah itu dilakukan ketika usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR terkait pemakzulan Gibran telah mendapat dukungan lebih dari seratus anggota dari delapan fraksi.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan menilai pengunduran diri tersebut merupakan siasat untuk menghindari proses pemakzulan. Ia meminta proses Hak Menyatakan Pendapat di DPR tetap diteruskan hingga Sidang Istimewa MPR RI.
Menurut Sutrisno, pengunduran diri merupakan hak wakil presiden yang sah secara konstitusional. Namun, ia menilai alasan pengunduran diri perlu dijelaskan secara terang, rinci, dan mudah dipahami publik.
“Akan tetapi HMP DPR RI yang telah dilakukan harus tetap dilanjutkan hingga Sidang Istimewa MPR RI sehingga Gibran tidak mengundurkan diri, tetapi diberhentikan (dimakzulkan),” kata Sutrisno. Pernyataan itu disampaikan Sutrisno kepada wartawan pada Kamis siang.
Polemik Dokumen Pendidikan
Sutrisno mengaitkan isu pengunduran diri Gibran dengan fakta persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai dokumen ijazah SMA atau yang setara. Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Agung tentang surat keterangan pengganti ijazah yang dilampirkan Gibran dalam pendaftaran calon wakil presiden.
“Jika alasan pengunduran diri Gibran terkait fakta persidangan MK tentang tidak ditemukannya dokumen ijazah SMA atau yang setara SMA, dan putusan MA tentang tidak sahnya Suket pengganti ijazah yang dilampirkan Gibran dalam dokumen pendafataran calon wakil presiden, maka terdapat persoalan hukum serius,” urainya. Sutrisno menilai dokumen tersebut dapat menjadi bukti dalam pembuatan laporan polisi terkait syarat pendaftaran di KPU.
Ia berpandangan rencana pengunduran diri tidak mengubah proses konstitusional Hak Menyatakan Pendapat di DPR. Menurutnya, alasan yang dipersoalkan berkaitan dengan masalah hukum, bukan ketidakmampuan menjalankan tugas, sakit, atau halangan tetap.
Sutrisno menilai permohonan pengunduran diri tidak seharusnya menjadi dasar pemberhentian dari jabatan wakil presiden sebelum pertanggungjawaban hukum selesai. Ia juga meminta Gibran segera melepaskan fasilitas yang melekat pada jabatan wakil presiden apabila pengunduran diri tersebut diproses.
“Karena Gibran yang meminta mundur, maka Gibran harus segera melepaskan semua hal yang terkait fasilitas dirinya sebagai wapres dengan tidak lagi menggunakan kendaraan dengan plat nomor RI 2, segera tinggalkan rumah jabatan atau rumah dinas dan seluruh fasilitas lain yang selama ini melekat dalam dirinya dan keluarganya,” paparnya. Pernyataan itu mencakup kendaraan, rumah jabatan atau rumah dinas, serta fasilitas lain yang digunakan selama menjabat.
Sebelumnya, Gibran menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen ijazah atau dokumen setara pendidikan SMA. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan keberadaan bukti dokumen tersebut dalam perkara yang dibahas.
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi kemudian digunakan Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan kasasi yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Surat tersebut sebelumnya digunakan Gibran sebagai salah satu syarat pencalonan dalam Pilpres 2024.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian mengikuti putusan Mahkamah Agung dengan membatalkan surat Gibran per 11 November 2026. Perkembangan itu menjadi salah satu dasar penilaian sejumlah anggota DPR bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Rapat Paripurna Dibatalkan
Setelah surat pengunduran diri diserahkan, DPR membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan membahas pengumuman usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Rapat itu sebelumnya direncanakan berlangsung pukul 14.00 WIB.
Pembatalan rapat disampaikan sekitar tiga jam sebelum jadwal pelaksanaan, yakni sekitar pukul 11.00 WIB. Keterangan tertulis menyebut keputusan itu diambil berdasarkan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah pada 12 November 2026.
“Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini DIBATALKAN,” demikian bunyi keterangan tertulis tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya rencana agenda paripurna pada pukul 14.00 WIB.
Saan Mustofa juga sebelumnya menyatakan rapat paripurna akan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat dari delapan fraksi partai politik. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah meneken dokumen usulan tersebut.
Rinciannya terdiri atas 14 anggota PDIP, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 18 anggota PKB, 19 anggota NasDem, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, dan 18 anggota Demokrat. Dalam paparan masing-masing fraksi, persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi alasan utama yang dibahas dalam usulan tersebut.
Ketika surat pengunduran diri diserahkan kepada pimpinan MPR, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Gibran tidak menjelaskan langsung alasannya. Muzani mengatakan surat tersebut belum dibuka dan akan dibahas bersama pimpinan MPR lainnya.
