Gibran Rakabuming Raka menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI tidak berkaitan dengan polemik ijazah. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai keputusan pribadi yang telah dipertimbangkan dalam waktu panjang.
Pernyataan itu disampaikan Gibran melalui keterangan video pada Kamis (12/11). Pada hari yang sama, ia resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR sekitar pukul 11.00 WIB.
Gibran menegaskan seluruh dokumen pendidikannya tersedia secara lengkap. Dokumen tersebut, menurut dia, telah diserahkan kepada pengadilan.
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” kata Gibran.
Ia kembali menyampaikan bahwa persoalan dokumen pendidikan bukan alasan di balik pengunduran dirinya. Gibran juga berharap persoalan serupa tidak terjadi lagi pada masa mendatang.
Pernyataan soal demokrasi dan administrasi
Menurut Gibran, demokrasi perlu ditata dengan lebih baik. Ia juga menilai administrasi pemerintah harus mampu memberikan kepastian.
Gibran mengaitkan kepastian tersebut dengan persiapan kepemimpinan Indonesia di masa depan. Ia menekankan pentingnya membangun kondisi yang mendukung generasi penerus.
“Karena masa depan Indonesia bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi yang akan memimpin esok hari,” kata Gibran.
Ia menyatakan keputusan mundur diambil dengan penuh kesadaran. Gibran menyebut proses pengambilan keputusan itu telah melalui pertimbangan yang panjang dan matang.
Pengunduran diri tersebut, kata Gibran, juga didasarkan pada kecintaannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Ia mengakui langkah meninggalkan jabatan Wakil Presiden RI bukan keputusan yang mudah.
“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik,” ujarnya.
Gibran turut menepis anggapan bahwa pengunduran diri itu terjadi karena ia tidak sanggup menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Ia menyatakan langkah tersebut justru ditujukan agar pemerintahan dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus kepada masyarakat.
“Keputusan untuk berhenti ini juga bukan pernyataan sikap ketidaksanggupan, justru sebuah langkah besar yang harus saya tempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah sehingga dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, lebih utuh, dan lebih fokus kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
MPR Siapkan Pembahasan Pengganti
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, MPR RI dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11). Rapat itu akan membahas jadwal paripurna untuk pemilihan wakil presiden baru sebagai pengganti Gibran.
MPR RI memiliki waktu 60 hari untuk menunjuk Wakil Presiden baru. Proses tersebut menjadi tindak lanjut kelembagaan atas pengunduran diri yang telah disampaikan Gibran.
Prabowo juga telah menerima permohonan pengunduran diri Gibran. Dalam konferensi pers, Prabowo menilai Gibran telah menunjukkan sikap bertanggung jawab melalui keputusan tersebut.
“Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan,” ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan Gibran telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, ia menyebut sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia.
Menurut Prabowo, berdasarkan keputusan hukum yang ada terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam sistem konstitusi Indonesia. Ia tidak merinci lebih lanjut bentuk ketidaksesuaian atau kekurangan yang dimaksud.
Prabowo juga menyoroti kontribusi Gibran selama berada dalam pemerintahan. Ia menyatakan sejumlah capaian yang dirasakan rakyat tidak terlepas dari peran Gibran.
“Banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita. berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi beliau,” kata Prabowo.
Pengunduran diri Gibran selanjutnya akan diproses melalui mekanisme di MPR RI. Rapat gabungan yang dijadwalkan digelar akan menentukan pembahasan menuju paripurna pemilihan wakil presiden baru.
