Forum Mahasiswa Lintas Kampus (FMLK) menyatakan dukungan terhadap upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Namun, organisasi mahasiswa itu meminta kewenangan negara dibatasi secara tegas dan disertai sistem pengawasan yang terbuka.
Pandangan tersebut disampaikan perwakilan FMLK, Abigail Benecdita Sulle, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi III DPR RI pada Rabu (30/9/2026). FMLK menilai proses perampasan aset perlu dapat diuji di pengadilan serta diawasi oleh masyarakat.
Dukungan itu diarahkan pada pemulihan aset yang berasal dari berbagai tindak pidana. Abigail menyebut aset dari korupsi, narkotika, dan kejahatan lain perlu dikembalikan untuk kepentingan publik.
Menurutnya, negara perlu memiliki kemampuan untuk memulihkan hasil kejahatan dari para pelaku. Pemulihan tersebut dipandang penting agar aset yang semula terkait tindak pidana dapat kembali memberi manfaat bagi masyarakat.
“Mohon izin pimpinan, kami sebagai generasi muda percaya bahwasanya negara itu harus mampu memulihkan hasil kejahatan dari koruptor, bandar narkoba maupun pelaku kejahatan lainnya lalu mengembalikannya untuk kepentingan publik,” kata Abigail.
Pernyataan itu menegaskan posisi FMLK yang mendukung penguatan mekanisme perampasan aset. Meski demikian, dukungan tersebut tidak dimaksudkan sebagai pemberian kewenangan tanpa batas kepada negara.
Tiga Unsur Pengawasan
FMLK menekankan perlunya tiga unsur yang menyertai kewenangan perampasan aset. Ketiganya meliputi batas kewenangan yang jelas, pengujian melalui pengadilan, dan pengawasan oleh masyarakat.
Batas yang jelas dinilai penting agar penggunaan kewenangan negara memiliki koridor yang dapat dipahami. Sementara itu, pengujian di pengadilan dipandang perlu dalam proses penegakan hukum terkait aset yang akan dirampas.
Pengawasan masyarakat juga menjadi perhatian dalam usulan tersebut. FMLK menginginkan proses perampasan aset tidak tertutup dari kontrol publik.
“Tentunya dukungan ini kami sertai suatu harapan kewenangan merampas aset harus dibatasi secara jelas, diuji di pengadilan, dan bisa diawasi ke masyarakat,” ujar Abigail.
Menurut FMLK, keberadaan pembatasan dan pengawasan diperlukan agar kewenangan perampasan aset tidak berjalan tanpa mekanisme pengujian. Mekanisme itu dinilai dapat menjaga keterkaitan antara tujuan penegakan hukum dan prinsip keadilan.
Pemulihan Aset untuk Publik
FMLK memandang perampasan aset bukan hanya berkaitan dengan tindakan terhadap pelaku kejahatan. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya memulihkan aset agar dapat dikembalikan kepada rakyat.
Abigail berharap aset hasil kejahatan yang berhasil dipulihkan dapat digunakan bagi kepentingan masyarakat. Harapan itu disampaikan bersamaan dengan penekanan bahwa penegakan hukum harus berjalan secara adil.
“Karena dengan begitu hukum itu dapat ditegakkan secara adil, aset dapat kembali ke rakyat, serta rakyat dapat meningkatkan hukum semakin kuat,” kata Abigail.
Pandangan FMLK dalam forum bersama Komisi III DPR RI menempatkan perampasan aset sebagai langkah yang perlu didukung dengan pengamanan kewenangan. Bagi organisasi tersebut, pemulihan aset, pengujian pengadilan, dan pengawasan masyarakat perlu berjalan dalam satu kerangka yang sama.
