Pembahasan RUU Perampasan Aset tetap berjalan di tengah masa reses DPR. Komisi III DPR RI menampung masukan yang datang dari berbagai unsur masyarakat sipil untuk menyempurnakan rancangan aturan tersebut.
Besarnya perhatian publik menunjukkan tingginya harapan terhadap instrumen hukum yang dinilai penting dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. DPR ingin regulasi ini kuat secara hukum sekaligus memiliki legitimasi yang luas di mata masyarakat.
Masukan Publik Jadi Fokus Pembahasan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan RUU Perampasan Aset kini masih berada dalam proses pembahasan di DPR. Komisi III DPR RI menjadi komisi teknis yang menangani materi hukum dalam rancangan undang-undang tersebut.
Dasco menekankan bahwa partisipasi publik masih dibuka karena DPR membutuhkan banyak pandangan atas substansi aturan itu. Menurutnya, proses penyerapan aspirasi menjadi bagian penting agar pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek prosedural di parlemen.
“RUU Perampasan Aset kini tengah berproses di DPR, persisnya di Komisi III sebagai teknisnya. Tengah dibahas. Saat ini kami masih meminta partisipasi publik untuk memberikan banyak masukan,” kata Dasco, Jumat (14/8/2026).
Masukan tersebut datang dari organisasi masyarakat sipil, kalangan profesi, hingga individu yang memberi perhatian pada penegakan hukum. Keterlibatan kelompok yang beragam dipandang dapat membantu DPR mengidentifikasi persoalan yang perlu diantisipasi dalam draf aturan.
| Unsur Publik | Bentuk Keterlibatan |
|---|---|
| Organisasi masyarakat sipil | Memberikan masukan dalam pembahasan RUU |
| Asosiasi profesi | Menyampaikan pandangan terhadap materi aturan |
| Individu | Berpartisipasi dalam penyerapan aspirasi publik |
Menurut Dasco, padatnya agenda penyerapan aspirasi membuat Komisi III tetap membahas partisipasi publik saat reses. Situasi itu mencerminkan perhatian besar terhadap rancangan aturan yang diharapkan dapat memperkuat penanganan aset hasil kejahatan.
“Banyak perhatian dari masyarakat sipil, baik secara organisasi, profesi, serta perorangan. Mereka semua ingin memberikan masukan. Jadi, sampai reses, Komisi III tetap membahas partisipasi publik,” ujar Dasco.
Menutup Celah Hukum dalam Draf
Partisipasi yang luas diharapkan dapat meminimalkan celah hukum yang mungkin muncul setelah undang-undang berlaku. DPR juga menilai masukan masyarakat penting untuk memperkuat penerimaan publik terhadap mekanisme perampasan aset.
Dalam konteks pemberantasan kejahatan ekonomi, RUU ini diharapkan menjadi instrumen untuk merampas aset hasil kejahatan secara lebih efektif. Regulasi tersebut dinilai dapat mendukung pengembalian kerugian negara dengan mekanisme yang tidak sepenuhnya bergantung pada putusan pidana badan.
Dasco menyatakan pimpinan DPR akan meminta laporan komprehensif dari Komisi III mengenai perkembangan pembahasan. Laporan itu akan digunakan untuk mengevaluasi tata cara pembahasan, penyusunan draf final, serta kendala teknis yang masih dihadapi.
“Akan ada laporan komprehensifnya, terkait sudah sejauh mana pembahasan, nanti dievaluasi bersama soal tata cara pembahasan serta hal teknisnya,” kata Dasco seperti dikutip www.suara.com.
Masuk Prioritas Legislasi Tahun Ini
Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, sebelumnya menyebut rancangan tersebut telah masuk Prolegnas Prioritas 2026. Status prioritas itu menempatkan RUU Perampasan Aset sebagai salah satu agenda legislasi yang ditargetkan DPR untuk diselesaikan tahun ini.
Meski ada dorongan percepatan, DPR tetap menghadapi kebutuhan untuk menjaga kualitas pembahasan dan ruang partisipasi publik. Keseimbangan antara target penyelesaian dan ketelitian materi menjadi perhatian dalam proses penyusunan regulasi ini.
“RUU Perampasan Aset ini prioritas tahun ini. Karena itu, kami akan maksimalkan tahun ini selesai,” ujar Saan. Target tersebut menegaskan komitmen DPR untuk mendorong pembahasan regulasi ini hingga tuntas dalam periode prioritas yang telah ditetapkan.
