Lima tahanan politik yang dituduh terlibat dalam demonstrasi 27 Agustus 2026 dilaporkan mengalami dugaan intimidasi menjelang pengajuan praperadilan. Dugaan tekanan itu disebut berkaitan dengan rencana mereka menggugat proses penangkapan melalui jalur hukum.
Serikat Tahanan Politik Indonesia atau Setapol meminta Komnas HAM turun tangan untuk mendampingi para tahanan tersebut. Pengaduan disampaikan agar hak-hak kelima tersangka tetap terjamin dan proses praperadilan dapat berjalan.
Kuasa hukum Setapol Indonesia, Subhan, menyatakan tekanan diduga datang dari penyidik Polda Metro Jaya. Menurut dia, para tahanan diminta membatalkan permohonan praperadilan yang hendak mereka ajukan.
Dugaan intimidasi itu juga mencakup permintaan agar kelima tahanan mencabut kuasa hukum mereka. Pendampingan hukum para tersangka sebelumnya dikawal oleh tim hukum Kawal Tapol.
Subhan menyebut tiga dari lima tahanan akhirnya menandatangani surat terkait pencabutan tersebut. Penandatanganan itu, menurutnya, terjadi dalam kondisi tertekan.
“Diduga keras mengalami intimidasi. Mengalami intimidasi dan tekanan untuk mencabut kuasa dan mencabut permohonan praperadilannya,” kata Subhan di Jakarta pada Rabu (23/9/2026).
Ia menilai tindakan yang dilakukan di bawah tekanan tidak dapat dipandang sebagai keputusan bebas dari pihak yang menandatangani. Subhan menyampaikan, “Perjanjian yang dibuat di bawah tekanan, itu bisa batal demi hukum.”
Hak Atas Bantuan Hukum
Selain menyoroti dugaan tekanan, Setapol menekankan hak para tersangka untuk memperoleh pendampingan hukum. Subhan mengatakan kelima tahanan tetap memiliki hak tersebut meski telah berstatus tersangka.
Menurut Subhan, hak atas bantuan hukum profesional diatur dalam Pasal 142 KUHAP. Ia menilai hak tersebut telah dilanggar dalam penanganan perkara terhadap lima tahanan politik itu.
“Dan saya rasa hak-hak ini sudah dilanggar,” ungkap dia. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks dugaan upaya pencabutan kuasa hukum dan permohonan praperadilan.
Praperadilan merupakan jalur yang hendak ditempuh para tahanan untuk mempersoalkan penangkapan mereka. Upaya tersebut menjadi perhatian tim pendamping karena diduga ada tekanan agar permohonan tidak diteruskan.
Pengaduan ke Komnas HAM
Tim Kawal Tapol disebut telah menyampaikan protes kepada pihak kepolisian untuk meminta klarifikasi atas dugaan intimidasi tersebut. Setelah itu, Setapol dan tim hukum membawa pengaduan ke Komnas HAM.
Pengaduan disampaikan langsung ke Kantor Komnas HAM di Jakarta pada Rabu (23/9/2026). Setapol meminta lembaga tersebut memberikan pendampingan serta memastikan hak para tahanan politik terlindungi.
Kuasa hukum Kawal Tapol lainnya, Fepti Yolanda, menyatakan pihaknya berharap proses praperadilan tetap dilanjutkan. Ia menilai dukungan Komnas HAM diperlukan di tengah tekanan yang disebut dialami para tahanan dan tim pendamping.
“Makanya kami minta Komnas HAM membantu mem-backup kami supaya praperadilan kami tetap bisa berjalan,” harap Fepti. Permintaan itu mencakup dorongan agar pemeriksaan praperadilan tetap berlangsung sesuai rencana.
Lima tahanan tersebut sebelumnya dituduh terlibat dalam demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Pengaduan yang diajukan Setapol berfokus pada dugaan intimidasi, hak atas kuasa hukum, dan keberlanjutan proses praperadilan.
