Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Andi Herindra Rahmawan menegaskan dugaan pelanggaran prosedur dalam penggeledahan pondok pesantren di Sukoharjo akan ditangani melalui mekanisme pengawasan internal. Penanganan itu menjadi kewenangan Divisi Propam apabila pemeriksaan menemukan ketidakpatuhan anggota terhadap aturan yang berlaku.
Penggeledahan ponpes tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus perusakan dan pembakaran warung di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kepolisian menyatakan tindakan penggeledahan dilakukan pada 27 Oktober 2026 dan telah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.
Andi menyampaikan penegasan itu setelah bertemu sejumlah tokoh agama di kediaman Ustaz Abu Bakar Ba’asyir, Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, pada Sabtu (31/10). Pertemuan itu juga digunakan untuk menjalin silaturahmi serta menyerap aspirasi masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat.
Polda Jawa Tengah membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan atas pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut. Setiap masukan, termasuk dugaan pelanggaran oleh anggota, akan diproses sesuai prosedur yang berlaku.
“Kalau memang nanti ditemukan ada hal-hal yang menyangkut ketidakpuasan atau dugaan pelanggaran oleh anggota, itu menjadi ranah Divisi Propam untuk menangani secara profesional. Saya tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan,” kata Andi.
Menurut Andi, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan setiap tindakan kepolisian dijalankan sesuai prosedur. Langkah itu juga dimaksudkan agar kepentingan masyarakat tetap diperhatikan dalam proses penegakan hukum.
Komunikasi dengan Masyarakat
Wakapolda menekankan pentingnya komunikasi yang terjaga antara kepolisian, tokoh agama, dan kelompok masyarakat. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah munculnya polemik terkait penggeledahan.
Andi menyatakan kepolisian membutuhkan dukungan dari berbagai unsur masyarakat dalam menjaga keamanan. “Kami ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semua kelompok masyarakat. Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak,” ujarnya.
Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena menjelaskan perkara ini bermula dari perusakan dan pembakaran sebuah warung di Desa Parangjoro pada 12 September 2026. Dalam perkembangan penyidikan, polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Tersangka berinisial ST telah ditahan dan diduga terlibat dalam aksi pembakaran serta perusakan warung. Polisi menduga ST menggunakan bensin yang ditempatkan dalam botol plastik saat menjalankan aksinya.
Tersangka lain berinisial I telah masuk daftar pencarian orang atau DPO. I diduga menodongkan senjata tajam kepada penjaga warung dan berperan dalam perencanaan aksi perusakan serta pembakaran itu.
Penyidikan Masih Dikembangkan
Penyidik masih mengembangkan kasus Parangjoro untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan dua orang lainnya. Polisi belum menyampaikan identitas maupun peran dua orang yang masih didalami dalam penyidikan tersebut.
Andika mengatakan penangkapan ST pada 19 Oktober 2026 sempat mendapat perlawanan. Kondisi itu membuat petugas meminta bantuan tim taktis Brimob Polda Jawa Tengah dalam proses penangkapan.
“Alhamdulillah, tersangka berhasil dilumpuhkan dan saat ini dalam keadaan sehat walafiat serta sudah bisa dimintai keterangan,” ungkapnya. Keterangan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan.
Di tengah proses tersebut, Andi mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta komunikasi antara kepolisian, tokoh agama, dan masyarakat terus dipelihara agar kesalahpahaman tidak mengganggu keamanan.
“Rasa aman itu mahal. Jangan sampai kita terpecah belah oleh isu yang belum tentu benar,” pungkasnya.
