Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis (12/11). Surat itu menyatakan pengunduran diri dilakukan atas permintaan sendiri dan meminta MPR menindaklanjutinya sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Prabowo telah menerima surat tersebut serta menghormati dan mendukung keputusan Gibran.
Pejabat yang berhenti dengan hormat, termasuk yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, memiliki hak keuangan dan administratif tertentu. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Hak tersebut mencakup pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, rumah kediaman, kendaraan negara, dan staf. Pemberiannya mengikuti ketentuan bagi mantan presiden maupun mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
1. Pensiun Sebesar Gaji Pokok Terakhir
Mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978. Nilai pensiun pokok ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat.
Perhitungan tersebut hanya didasarkan pada gaji pokok terakhir. Tunjangan atau komponen penghasilan lain yang diterima ketika menjabat tidak menjadi dasar penghitungan pensiun pokok.
Ketentuan ini membuat besaran pensiun mantan wakil presiden terikat pada jabatan terakhir yang diemban. Hak pensiun tersebut menjadi salah satu bentuk jaminan keuangan setelah masa jabatan berakhir secara hormat.
2. Tunjangan dan Biaya Rumah Tangga
Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden berhak memperoleh tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pensiun bagi pegawai negeri. Hak tunjangan ini diberikan sebagai bagian dari ketentuan keuangan bagi bekas pejabat negara tersebut.
Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur biaya rumah tangga. Negara menyediakan pembiayaan untuk kebutuhan air, listrik, dan telepon.
Fasilitas biaya rumah tangga diberikan terpisah dari uang pensiun pokok. Pengaturan ini menempatkan kebutuhan dasar kediaman mantan wakil presiden sebagai bagian dari fasilitas yang ditanggung negara.
3. Perawatan Kesehatan untuk Keluarga
Negara menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Ketentuan mengenai fasilitas kesehatan tersebut juga tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Cakupan fasilitas kesehatan tidak hanya ditujukan kepada mantan pejabat yang bersangkutan. Keluarga mantan wakil presiden juga termasuk dalam pihak yang memperoleh penanggungan biaya perawatan kesehatan.
4. Rumah Kediaman, Kendaraan, dan Staf
Mantan wakil presiden berhak memperoleh rumah kediaman yang layak berikut perlengkapannya. Hak atas tempat tinggal tersebut diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Negara juga menyediakan kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Selain itu, mantan wakil presiden berhak memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri.
Pengamanan bagi mantan presiden dan wakil presiden, termasuk keluarganya, diatur lebih lanjut melalui peraturan tersendiri. Ketentuan pengamanan tersebut berada di luar rincian hak keuangan dan fasilitas administratif yang disebut dalam undang-undang.
Pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah presiden atau wakil presiden berhenti dengan hormat dari jabatan. Aturan mengenai waktu pemberian hak ini tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Hak-hak tersebut dapat dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden. Jika mantan pejabat meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan dapat memperoleh hak tertentu, termasuk pensiun janda atau duda sesuai ketentuan undang-undang.
