Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia atau Advokat Aksi mendesak agar pengusutan terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming Raka tetap berjalan. Desakan itu disampaikan meski Gibran disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR.
Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Kamis (12/11/2026), aksi salam tiga jari turut ditunjukkan oleh kelompok tersebut. Gestur itu dipakai sebagai simbol perlawanan dan pesan agar penegakan hukum tidak tunduk pada kekuasaan.
Salam tiga jari belakangan ramai dibicarakan di media sosial sebagai lambang solidaritas masyarakat sipil serta penolakan terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Simbol tersebut juga dikenal melalui novel dan film The Hunger Games sebagai tanda perlawanan terhadap rezim represif.
Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, menilai pengunduran diri dari jabatan politik tidak menghapus persoalan hukum yang muncul sebelumnya. Menurut dia, proses terhadap penerbitan dan penggunaan dokumen penyetaraan pendidikan itu perlu tetap dilanjutkan.
Yopis mengatakan perhatian publik tidak lagi hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen pendidikan. Persoalan itu, menurutnya, juga mencakup kepastian hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, dan pertanggungjawaban pejabat negara di hadapan hukum.
“Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum,” kata Yopis kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Rujuk Putusan MK dan MA
Dalam pernyataannya, Yopis merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan MA tersebut tercatat bertanggal 30 Oktober 2026.
Atas dasar putusan itu, Advokat Aksi meminta agar pihak maupun institusi yang bertanggung jawab atas penerbitan surat keterangan ijazah Gibran ikut diperiksa. Kelompok itu juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung.
Yopis secara khusus mendesak kementerian mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Pencabutan itu disebut sebagai pelaksanaan amar yang diperintahkan dalam putusan kasasi.
“Mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera mengeksekusi dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dengan mencabut Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan kasasi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pengunduran diri Gibran tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghentikan pengusutan terhadap institusi yang menerbitkan surat keterangan tersebut. Advokat Aksi meminta penegakan hukum dilakukan terhadap seluruh pihak yang dinilai terlibat.
“Advokat Aksi menuntut agar proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun institusi yang terlibat dalam penerbitan suket ijazah tersebut tetap diusut tuntas,” pungkasnya.
Surat Pengunduran Diri Diserahkan ke MPR
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Pengumuman itu disampaikan setelah pertemuan tertutup pimpinan MPR dan Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
“Pimpinan rakyat Republik Indonesia menerima Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit,” kata Muzani.
Muzani menjelaskan, Gibran datang untuk menyerahkan langsung surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa surat tersebut telah diberikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
MPR disebut akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut permohonan pengunduran diri tersebut. Rapat gabungan direncanakan melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah berikutnya.
“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” ujar Muzani. Berdasarkan ketentuan konstitusi yang disebutkan, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri diajukan untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru.
