Sejumlah media internasional menyoroti laporan mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Perhatian tersebut muncul di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran dan dinamika politik yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto serta mantan Presiden Joko Widodo.
Informasi pengunduran diri itu masih menyisakan pertanyaan karena belum ada tanggapan langsung dari kantor wakil presiden. Namun, sejumlah media asing mengutip pernyataan dan sumber politik yang menyebut surat pengunduran diri telah diserahkan atau akan diproses lebih lanjut.
Laporan Media Internasional
Channel News Asia atau CNA dari Singapura memuat laporan berjudul “Indonesia’s Vice-President Gibran has resigned, aide says”. Media tersebut menyoroti pernyataan Budi Arie Setiadi, yang disebut sebagai salah satu orang dekat Gibran, mengenai penyerahan surat pengunduran diri kepada Prabowo pada Rabu, 11 November 2026.
Reuters juga menerbitkan laporan mengenai isu serupa dengan judul “Indonesia’s vice president has resigned, three political sources say”. Kantor berita itu mengutip tiga sumber politik, termasuk Budi Arie serta dua sumber dari MPR, yang mengonfirmasi kabar tersebut.
Menurut laporan Reuters, surat pengunduran diri itu direncanakan diserahkan kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026. Penyerahan itu disebut diperlukan agar proses berikutnya dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
BBC turut mengangkat perkembangan tersebut melalui artikel berjudul “Indonesia’s vice president resigns amid signs ruling alliance is fraying”. Media Inggris itu menilai kabar pengunduran diri berpotensi memperbesar ketegangan dalam koalisi politik yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran ke pemerintahan pada 2024.
Polemik Dokumen Pendidikan
Sorotan terhadap Gibran tidak hanya berkaitan dengan laporan pengunduran diri, tetapi juga polemik dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya. Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA luar negeri yang digunakan Gibran.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bukti dokumen pendidikan Gibran belum cukup untuk membuktikan pemenuhan persyaratan pencalonan wakil presiden. Persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu latar yang memperbesar tekanan politik terhadap Gibran.
Gibran sebelumnya menyatakan bahwa Prabowo menyarankannya untuk terus memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Salah satu langkah yang disebut adalah mengajukan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung.
Tekanan Politik dan Dinamika Koalisi
Tekanan terhadap Gibran turut meningkat setelah sekitar 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat. Mekanisme tersebut berpotensi membuka jalan bagi proses pemakzulan atau impeachment terhadap wakil presiden.
BBC juga menyoroti hubungan politik Prabowo dan Jokowi yang disebut semakin merenggang. Dukungan Jokowi sebelumnya dinilai berperan penting dalam kemenangan Prabowo dan Gibran pada Pilpres 2024.
Perbedaan arah kebijakan serta pergeseran posisi sejumlah loyalis Jokowi di pemerintahan disebut menjadi bagian dari dinamika hubungan kedua tokoh. Situasi itu membuat laporan terkait pengunduran diri Gibran mendapat perhatian lebih luas di dalam dan luar negeri.
Meski sejumlah sumber politik telah menyampaikan informasi kepada media internasional, status pengunduran diri Gibran belum memperoleh penjelasan langsung dari kantor wakil presiden. Proses di MPR dan perkembangan jalur hukum mengenai dokumen pendidikan menjadi dua aspek yang masih relevan dalam perkembangan isu tersebut.
