Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah memperkuat aturan hukum mengenai penyadapan. Permintaan itu disampaikan setelah mencuat dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Megawati menilai praktik penyadapan tidak boleh dilakukan tanpa dasar aturan yang jelas. Ia juga menyampaikan keprihatinan atas tindakan yang disebutnya tidak mencerminkan nilai perikemanusiaan dalam Pancasila.
Desakan Aturan yang Lebih Tegas
Megawati menyampaikan pandangannya saat berbicara di hadapan kader PDIP di Sekolah Partai pada Senin (9/11). Menurutnya, hukum terkait aktivitas saling menyadap perlu dibuat lebih kuat agar pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Makanya saya minta ini nanti sadap menyadap ini hukumnya lebih kuat. Dan untuk orang yang melakukan hal itu, coba dong bayangkan. Kayak apa ya keluarganya. Udah ndak ada dari Pancasila kita yang namanya perikemanusiaan itu,” kata Megawati.
Pernyataan tersebut menempatkan penyadapan sebagai isu yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan nilai kemanusiaan. Megawati menyoroti dampak tindakan itu terhadap pihak yang menjadi sasaran serta lingkungan keluarganya.
Ia juga mengaku sejak awal tidak ingin memiliki telepon genggam karena merasa berpotensi menjadi korban penyadapan. Megawati menyatakan penggunaan alat sadap tidak boleh dilakukan secara bebas karena harus tunduk pada aturan yang berlaku.
“Nah saya bilang saya enggak mau punya hp. Karena disadap. Buktinya iya. Alat sadap digunakan padahal tidak boleh itu harus ada aturannya. Kalau menyadap itu oleh siapa, oleh hukum yang sudah ada,” katanya.
Komentar Mengenai Pergantian Kapolri
Dalam kesempatan yang sama, Megawati turut menyinggung isu pergantian Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Ia mengatakan desakan agar Listyo diganti telah disampaikan sebelumnya dan bukan didasarkan pada pretensi pribadi.
“Buktinya saya sekarang kepingin ngomong, tahun berapa kan saya udah ngomong. Bahwa itu Pak Sigit itu udah waktunya,” ujar Mega. Pernyataan itu disampaikan di tengah penanganan dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo.
Sejumlah pihak, terutama dari kalangan petinggi partai, mengaku ikut menjadi korban penyadapan yang dikaitkan dengan Listyo. Mereka antara lain Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden Buruh KSPSI Said Iqbal, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, dan Ketua Umum GRIB Jaya Hercules.
Dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut terjadi sejak 2025. Prabowo kemudian memecat Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11).
Empat Jenderal Menjadi Tersangka
Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka disebut berasal dari sejumlah posisi penting di lingkungan Polri dan Kantor Staf Presiden.
Empat nama yang disebut sebagai tersangka ialah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Tersangka lainnya adalah eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, tiga tersangka lainnya telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Kasus tersebut menjadi latar dari dorongan Megawati agar pengaturan penyadapan diperjelas dan diperkuat. Ia menekankan bahwa tindakan penyadapan harus berada dalam koridor hukum yang sudah ada.
