Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto mendukung langkah Komisi III DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Penyadapan. Dorongan tersebut disampaikan menyusul perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Mugiyanto menilai Indonesia memerlukan aturan khusus yang mengatur kewenangan penyadapan secara menyeluruh. Aturan itu diperlukan agar praktik penyadapan tidak disalahgunakan dan tidak melanggar hak asasi manusia.
Menurut Mugiyanto, kewenangan penyadapan memang telah dimuat dalam sejumlah undang-undang sektoral. Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara komprehensif mengatur batas, prosedur, serta pengawasan terhadap tindakan tersebut.
Ia menegaskan penolakan terhadap penyadapan ilegal, tanpa melihat siapa sasaran maupun pihak yang melakukannya. Mugiyanto memandang penyadapan tanpa dasar hukum yang sah sebagai persoalan serius bagi perlindungan hak warga negara.
"Saya mengecam keras praktik penyadapan ilegal, siapa pun yang menjadi sasaran dan siapa pun yang melakukannya. Penyadapan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi dan kebebasan berkomunikasi yang dijamin konstitusi," kata Mugiyanto kepada wartawan, Minggu (8/11/2026).
Dasar Hukum dan Batas Kewenangan
Mugiyanto menyatakan negara dapat memiliki kewenangan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan di luar ketentuan hukum yang berlaku.
Penyalahgunaan kewenangan penyadapan, menurutnya, dapat mengancam hak privasi masyarakat. Kondisi itu juga berpotensi mengganggu rasa aman serta kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat.
Ia menilai praktik yang tidak terkendali dapat membuka ruang intimidasi terhadap warga negara. Karena itu, pembahasan RUU Penyadapan dipandang penting untuk memastikan setiap tindakan penyadapan memiliki dasar hukum yang jelas.
Regulasi yang dibahas DPR diharapkan tidak sekadar memberi ruang bagi kebutuhan keamanan dan penegakan hukum. Rancangan itu juga perlu memberi perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat.
Prinsip yang Perlu Diatur
Mugiyanto menyebut sejumlah prinsip perlu dimuat dalam undang-undang penyadapan. Prinsip tersebut meliputi legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pengawasan independen, dan akuntabilitas.
Prinsip legalitas diperlukan agar penyadapan hanya dilakukan berdasarkan aturan yang sah. Sementara itu, prinsip kebutuhan dan proporsionalitas menjadi batas agar tindakan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan.
Pengawasan independen juga dinilai penting untuk mencegah kewenangan digunakan tanpa kontrol. Akuntabilitas diperlukan agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme hukum.
Selain pengaturan kewenangan, Mugiyanto meminta RUU tersebut memuat mekanisme pengaduan bagi masyarakat. Undang-undang juga perlu menyediakan pemulihan bagi pihak yang menjadi korban penyalahgunaan kewenangan penyadapan.
Pengusutan Dugaan Penyadapan
Terkait dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama Prabowo Subianto, Mugiyanto meminta pengusutan dilakukan secara menyeluruh, independen, dan transparan. Penanganan perkara tersebut juga harus tetap menjamin hak seluruh pihak yang terlibat.
Jaminan hak itu mencakup tersangka, saksi, dan korban dalam proses penanganan kasus. Mugiyanto menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh mengabaikan prinsip perlindungan HAM.
"Negara tidak boleh membiarkan kewenangan yang diberikan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan disalahgunakan sehingga mengancam hak asasi manusia," tegasnya.
Di sisi lain, Mugiyanto mengajak masyarakat mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembenahan tata kelola perekonomian nasional. Upaya tersebut disebut sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Ia menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak seharusnya dipertentangkan dengan kepentingan rakyat. Namun, penggunaan kewenangan negara tetap harus berada dalam koridor hukum dan perlindungan HAM.
"Perlindungan HAM harus menjadi bagian dari cara negara menjalankan kewenangannya, termasuk dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan. Kewenangan negara untuk melindungi masyarakat tidak boleh berubah menjadi instrumen yang mengancam hak-hak masyarakat itu sendiri," pungkas Mugiyanto.
