Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR telah menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut akan ditindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang paripurna DPR pada Selasa (11/10).
Puan menegaskan proses HMP harus berjalan sesuai mekanisme konstitusi yang berlaku. Ia juga meminta seluruh pihak menyikapi isu tersebut dengan tenang agar tidak memicu keresahan di masyarakat.
Puan mengatakan DPR masih akan membahas bentuk, pihak yang terlibat, serta mekanisme penanganan usulan tersebut. Pembahasan itu dilakukan setelah masa sidang DPR dibuka kembali.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan usai menghadiri rapat paripurna.
Menurut Puan, penggunaan HMP tidak dapat dilakukan di luar ketentuan yang sudah diatur dalam konstitusi. Ia menilai pembahasan perlu ditempuh secara tertib dan tidak didorong oleh situasi yang belum terjadi.
“Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ucapnya. Pernyataan itu disampaikan saat wacana pemakzulan Gibran menjadi pembahasan di sejumlah fraksi DPR.
Usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran disebut menguat di lingkungan fraksi-fraksi partai politik di DPR. Salah satu fraksi yang menyampaikan pandangannya adalah PKS.
Ketua DPP Partai PKS Mardani Ali Sera menyebut sebagian besar anggota fraksi partai politik di DPR telah menandatangani hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Namun, ia meminta konfirmasi lebih lanjut mengenai dukungan itu kepada masing-masing fraksi.
“Sepengetahuan saya mayoritas fraksi, tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing,” ucap Mardani kepada wartawan pada Selasa (10/11). Ia juga mengklaim terdapat dokumentasi berupa tanda tangan anggota dari setiap fraksi yang memutuskan HMP.
Mardani menyatakan keputusan DPR nantinya akan disampaikan dalam forum, baik terbuka maupun tertutup. “Kita akan menyampaikan, apakah nanti di forum ataupun tertutup, tetap akan disampaikan,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin turut menyebut pembicaraan mengenai HMP berlangsung di hampir semua partai politik. Meski demikian, ia menekankan pembahasan tersebut masih bersifat informal.
“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada Hak Menyatakan Pendapat,” kata Khozin menjelang paripurna pembukaan masa sidang DPR pada Selasa (10/11). Pernyataan itu menunjukkan pembicaraan antarfaksi masih berada pada tahap awal.
PDIP juga menyampaikan adanya dorongan dari sejumlah kelompok masyarakat agar partai tersebut ikut mengajukan HMP di DPR. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut usulan itu dipandang sebagai pilihan yang paling rasional oleh kelompok-kelompok tersebut.
Wacana penggunaan HMP untuk menindaklanjuti pemakzulan Gibran muncul setelah putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pendidikan saat pendaftaran calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Kedua putusan itu menjadi bagian dari konteks yang dibahas oleh para pengusul HMP.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan mengenai keabsahan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas milik Gibran. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan Surat Keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan tersebut menjadi salah satu dasar yang disebut dalam perkembangan wacana HMP di DPR.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga menyampaikan putusan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan presiden. Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dibacakan dalam sidang Selasa (6/10).
Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Ketentuan pendidikan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
