Pengunduran diri Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka dari kepengurusan PSI dinilai belum menjawab persoalan terkait keberadaan mereka di pemerintahan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Dedi Kurnia Syah, menilai posisi ketiganya di kabinet justru perlu menjadi perhatian.
Dedi berpandangan bahwa keputusan mundur dari struktur internal partai merupakan pilihan personal. Namun, menurut dia, keputusan tersebut tidak otomatis menghilangkan pertanyaan mengenai jabatan publik yang masih mereka duduki.
“Pilihan Giring, Raja Juli, dan Isyana mundur tentu personal, tidak berdampak pada publik, tetapi keberadaanya di kabinet itu yang bermasalah,” kata Dedi kepada Suara.com, Selasa (10/11/2026). Pernyataan itu menempatkan fokus kritik pada peran ketiganya di pemerintahan, bukan semata pada perubahan susunan pengurus PSI.
Persoalan Posisi di Pemerintahan
Menurut Dedi, jabatan di kabinet seharusnya tidak melekat hanya karena seseorang berstatus sebagai kader partai. Posisi di pemerintahan, kata dia, perlu didasarkan pada kontribusi serta kepentingan publik.
Ia menilai pengunduran diri dari kepengurusan partai tidak cukup dipandang sebagai perubahan administratif internal. Langkah tersebut, menurutnya, perlu memiliki konsekuensi yang terlihat pada posisi para tokoh tersebut sebagai pejabat pemerintahan.
Dedi menyebut keberadaan Giring, Raja Juli, dan Isyana di kabinet perlu dipertanggungjawabkan apabila mereka tidak lagi mengambil peran dalam struktur PSI. Penilaian itu dikaitkannya dengan kontribusi yang seharusnya diberikan oleh pejabat dalam menjalankan jabatan publik.
“Seharusnya mereka mundur dari posisinya di kabinet, karena tidak berkontribusi apapun kecuali sekedar menduduki posisi atas nama kader PSI,” tambahnya. Kutipan tersebut merupakan pandangan Dedi mengenai hubungan antara status kepartaian dan penempatan seseorang di pemerintahan.
Wewenang Presiden dalam Evaluasi Kabinet
Dedi juga menyoroti peran Presiden dalam menentukan komposisi kabinet. Menurutnya, Presiden memiliki kewenangan politik untuk memastikan kabinet tidak hanya menjadi ruang akomodasi bagi kepentingan partai.
Evaluasi terhadap anggota kabinet dinilai penting agar jabatan menteri tidak dipersepsikan sebagai kompensasi politik untuk kader tertentu. Dedi mengarahkan persoalan ini kepada Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan sekaligus mengevaluasi anggota kabinet.
Dalam pandangannya, pemerintah perlu mengambil sikap tegas agar hubungan antara kepentingan partai dan jabatan publik tidak memunculkan persoalan baru. Sikap tersebut dinilai berkaitan dengan upaya menjaga reputasi pemerintahan serta kepercayaan publik.
“Presiden perlu bersikap, kabinet harus bersih dari kader PSI demi menjaga reputasi dan kepercayaan publik,” tandasnya. Pernyataan itu disampaikan Dedi dalam konteks evaluasi terhadap keberadaan kader PSI di kabinet.
Pengunduran Diri Tidak Berhenti di Internal Partai
Menurut Dedi, mundurnya tiga nama tersebut dari kepengurusan PSI semestinya tidak berhenti pada perubahan di lingkungan internal partai. Jika tujuan langkah itu adalah mengambil jarak dari partai, konsekuensinya perlu tampak pula dalam posisi mereka sebagai pejabat pemerintahan.
Penilaian tersebut menekankan perbedaan antara urusan organisasi partai dan tanggung jawab atas jabatan publik. Dedi memandang keduanya tidak dapat dipisahkan ketika seseorang masih berada dalam kabinet.
Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka disebut telah mengundurkan diri dari kepengurusan PSI. Dedi menilai langkah itu tetap menyisakan isu mengenai posisi mereka di kabinet dan perlunya sikap Presiden dalam mengevaluasi komposisi pemerintahan.
