Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) mengapresiasi pengesahan dan pengundangan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2026.
Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat menyatakan aturan baru ini menjadi momentum penting bagi hubungan industrial dan perjuangan perlindungan hak pekerja di Indonesia. Ia menilai undang-undang khusus di bidang ketenagakerjaan dapat menjadi dasar untuk menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan memberi kepastian hukum.
Menurut Mirah, pelindungan serta kesejahteraan pekerja dan buruh perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional. Namun, keberadaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dinilai belum cukup apabila ketentuannya tidak diterapkan secara nyata dalam hubungan kerja sehari-hari.
“Bagi kami, terbitnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan momentum penting dalam perjalanan hubungan industrial dan perjuangan pelindungan hak-hak pekerja/buruh di Indonesia,” ungkap Mirah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026). Ia berharap aturan itu menjadi landasan baru untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang memberi perlindungan lebih kuat bagi pekerja dan buruh.
Fokus pada aturan pelaksanaan
Setelah undang-undang diundangkan, pemerintah akan memasuki tahapan penyusunan peraturan pelaksanaan sebagai petunjuk teknis dan operasional. Tahap ini dipandang penting karena akan menentukan penerapan ketentuan undang-undang di lapangan.
ASPIRASI meminta pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan RI, melibatkan organisasi serikat pekerja dan serikat buruh secara nyata serta substantif dalam penyusunan seluruh aturan turunan. Keterlibatan tersebut diminta tidak berhenti sebagai formalitas atau sekadar pemenuhan unsur konsultasi.
Organisasi pekerja dinilai perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan pandangan, masukan, kritik, dan pengalaman yang dihadapi pekerja di lapangan. Hal itu mencakup persoalan hubungan kerja, pengupahan, status pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
Mirah menekankan bahwa pekerja dan buruh merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan berbagai persoalan ketenagakerjaan setiap hari. Karena itu, pandangan mereka dinilai relevan dalam memastikan kebijakan turunan selaras dengan tujuan perlindungan yang diatur undang-undang.
“Jangan sampai peraturan turunan justru mengurangi, mempersempit, atau mengaburkan semangat pelindungan yang telah dibangun melalui undang-undang ini,” ujarnya. ASPIRASI menilai substansi aturan pelaksanaan harus tetap menjaga semangat perlindungan pekerja dan buruh.
Pengawasan implementasi
ASPIRASI melihat tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh ketentuan undang-undang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah disebut perlu berperan sebagai regulator sekaligus pengawas yang tegas dalam pelaksanaannya.
Pengusaha wajib menjalankan ketentuan undang-undang dan memenuhi hak pekerja maupun buruh sesuai aturan yang berlaku. Di sisi lain, pekerja serta serikat pekerja juga perlu memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum.
“Jangan sampai kita memiliki undang-undang yang baik di atas kertas, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan,” tutur Mirah. Ia juga mengingatkan agar pekerja dan buruh tidak kembali harus berjuang sendiri untuk memperoleh hak yang telah dijamin undang-undang.
ASPIRASI mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, organisasi pengusaha, organisasi pekerja, akademisi, dan masyarakat untuk memantau penerapan aturan tersebut. Pengawasan diminta dilakukan berkelanjutan, tidak terbatas pada masa awal pemberlakuan undang-undang.
Pemantauan itu mencakup pelaksanaan aturan di perusahaan, pengawasan atas dugaan pelanggaran, serta penyelesaian pengaduan pekerja dan buruh. Perhatian juga diarahkan pada apakah hak yang dijamin benar-benar diterima oleh pekerja di berbagai daerah.
ASPIRASI menyatakan akan menjalankan fungsi organisasi dengan menyerap laporan dan aspirasi anggota maupun pekerja dari berbagai wilayah. Temuan dan evaluasi mengenai ketidaksesuaian pelaksanaan akan disampaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Mirah berharap undang-undang ini menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat nyata bagi jutaan pekerja, buruh, serta keluarganya. Menurutnya, perjuangan setelah pengundangan aturan adalah mengawal setiap pasal agar benar-benar dijalankan dan tidak menyebabkan pekerja kehilangan perlindungan.
