Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN tidak masuk akal. Deddy mempertanyakan objek perkara dan pihak yang akan digugat dalam langkah hukum tersebut.
Menurut Deddy, PTUN bukan forum yang tepat untuk membuktikan keaslian ijazah maupun surat keterangan pendidikan. Ia juga menyatakan pengadilan tersebut tidak dapat menganulir putusan Mahkamah Agung karena berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda.
Deddy menyampaikan pandangannya kepada wartawan pada Selasa, 10 November 2026. Kritik itu muncul setelah Gibran menyebut mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk tetap memperjuangkan perkara terkait ijazah melalui PTUN.
“Menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” kata Deddy.
Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai keputusan tata usaha negara yang dipersoalkan jika perkara dibawa ke PTUN. Deddy juga menekankan bahwa pembuktian dokumen pendidikan tidak otomatis berkaitan dengan kewenangan pengadilan tersebut.
“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar. PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara atau birokrasi,” ujar Deddy.
Menyoroti Perkara Suket
Deddy turut menyinggung perkara terkait surat keterangan atau suket yang sebelumnya pernah disidangkan di PTUN. Menurut dia, perwakilan Kemendiknas tidak hadir dalam persidangan tersebut hingga pihak penggugat akhirnya mencabut gugatan.
“Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN, tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya,” katanya.
Ia juga berpandangan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian telah tersedia sebelumnya. Namun, Deddy menyebut kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh pihak Kementerian Pendidikan maupun Gibran.
Pernyataan dari PDIP tersebut menanggapi langkah yang disampaikan Gibran Rakabuming Raka setelah pertemuannya dengan Prabowo. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa pagi, Gibran mengatakan Prabowo memberikan sejumlah arahan terkait persoalan ijazah yang dihadapinya.
Gibran menyebut salah satu arahan itu adalah melanjutkan perjuangan perkara melalui jalur hukum di PTUN. Arahan lain yang disampaikan ialah menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga jenjang sarjana, dalam proses persidangan.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja, terima kasih selamat sore,” ujar Gibran.
Arahan untuk Hadirkan Dokumen Pendidikan
Pernyataan tersebut menunjukkan dokumen pendidikan dari berbagai jenjang menjadi bagian dari langkah yang akan ditempuh Gibran. Dokumen yang disebut mencakup riwayat pendidikan dari SD sampai S1.
Selain menempuh proses di PTUN, Gibran juga menyampaikan arahan untuk berkoordinasi dengan Dikdasmen. Koordinasi itu disebut berkaitan dengan rencana pengajuan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung.
Deddy mempersoalkan keterkaitan antara rencana pembuktian ijazah dan forum PTUN. Penilaiannya berfokus pada batas kewenangan PTUN serta perbedaan lingkungan peradilan dengan Mahkamah Agung.
Di sisi lain, Gibran menyatakan akan tetap mengikuti arahan Prabowo untuk memperjuangkan perkara melalui jalur yang disebutkannya. Perbedaan pandangan tersebut menempatkan pilihan forum hukum dan pembuktian dokumen pendidikan sebagai pokok perbincangan dalam perkara ini.
