Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan pidana lima tahun penjara kepada Bupati nonaktif Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Putusan itu terkait perkara korupsi berupa pemerasan uang tunjangan hari raya terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Majelis hakim juga menghukum Syamsul membayar denda Rp250 juta serta uang pengganti Rp568 juta. Selain itu, hak Syamsul untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama dua tahun.
Putusan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang pada Selasa (10/11). Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati menyatakan Syamsul terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syamsul Auliya Rachman dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda sejumlah Rp250 juta,” kata Rosana saat membacakan amar putusan di ruang sidang Tirta Pengadilan Tipikor Semarang. Amar tersebut menetapkan hukuman penjara, denda, dan kewajiban pembayaran uang pengganti bagi terdakwa.
Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan
Pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dua tahun dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Meski demikian, majelis tetap membebankan kewajiban finansial berupa denda dan uang pengganti dalam perkara tersebut.
Uang pengganti sebesar Rp568 juta diperhitungkan dengan uang yang telah disita. Dana itu akan dikembalikan kepada para kepala OPD yang sebelumnya menyerahkan iuran THR 2026.
Majelis hakim mengatur mekanisme apabila uang pengganti tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Terpidana diberi waktu satu bulan untuk melunasi kewajiban tersebut.
Jika kewajiban itu tidak dipenuhi dalam tenggat yang ditentukan, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda terpidana. Langkah itu dilakukan untuk memenuhi pembayaran uang pengganti yang telah diputuskan pengadilan.
Apabila harta benda Syamsul tidak mencukupi, kewajiban uang pengganti akan diganti dengan pidana penjara selama 90 hari. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari amar putusan yang dibacakan majelis hakim.
Pembelaan Terdakwa Ditolak
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan Syamsul. Penolakan itu terutama berkaitan dengan argumentasi mengenai proses promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Cilacap.
Hakim menilai proses administrasi yang terbuka tidak dengan sendirinya menghapus dugaan penyalahgunaan kewenangan. Pertimbangan itu berlaku apabila pelaksanaan proses tersebut disertai tindakan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi.
Fakta persidangan, menurut majelis, menunjukkan Syamsul tetap menentukan atau mengarahkan pihak-pihak yang menduduki jabatan tertentu dengan imbalan. Penilaian itu menjadi salah satu dasar majelis dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah.
Majelis juga menolak pembelaan yang menyebut nama Syamsul tidak tercantum dalam daftar penerima uang THR. “Tidak tercantumnya nama terdakwa dalam daftar tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa terdakwa tidak menerima atau tidak mengetahui adanya pengumpulan uang,” ujar Rosana.
Perkara Sekda Nonaktif Cilacap
Sebelum putusan terhadap Syamsul dibacakan, majelis hakim lebih dahulu menjatuhkan vonis kepada Sekretaris Daerah nonaktif Cilacap Sadmoko Danardono. Sadmoko dijatuhi pidana empat tahun penjara dan denda Rp200 juta dalam perkara yang sama.
Sidang putusan Syamsul berlangsung dengan ruang persidangan yang dipenuhi keluarga, pendukung, dan simpatisan terdakwa. Syamsul tampak tertunduk dan tenang ketika mendengarkan pembacaan putusan oleh majelis hakim.
