Rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI pada Selasa (10/11/2026). Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan proses berikutnya akan dijalankan sesuai ketentuan kelembagaan dan perundang-undangan yang berlaku.
Pengunduran diri tersebut berkaitan dengan penugasan baru Hidayat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI. Partai Keadilan Sejahtera telah menetapkan Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman untuk menggantikan posisinya di pimpinan MPR RI.
Proses Sesuai Mekanisme MPR
Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pengunduran diri Hidayat telah diterima secara resmi dalam rapat pimpinan. “Langkah selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku di MPR RI,” katanya.
MPR RI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Hidayat selama mengemban tugas sebagai Wakil Ketua MPR RI. Muzani berharap Hidayat tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara.
Hidayat dikenal sebagai politikus senior PKS dan selama ini menjadi salah satu pimpinan MPR RI. Perubahan jabatan tersebut menempatkannya pada tugas baru yang berfokus pada hubungan antarparlemen di tingkat internasional.
Penugasan Baru di BKSAP DPR RI
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan penugasan Hidayat sebagai Ketua BKSAP DPR RI diarahkan untuk memperkuat diplomasi antarparlemen. Fokusnya mencakup perluasan kerja sama dengan parlemen di berbagai negara, terutama negara-negara Islam.
Menurut Kholid, pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional Hidayat menjadi modal untuk menjalankan tugas tersebut. Ia menilai kemampuan itu penting dalam membangun kerja sama parlemen serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
“Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujar Kholid. PKS memandang penugasan itu sebagai tanggung jawab penting untuk memperkuat kontribusi Indonesia di panggung internasional.
Fokus Diplomasi dan Palestina
Kholid menilai diplomasi antarparlemen memiliki peran strategis untuk memperkuat hubungan antarbangsa dan membangun kepercayaan. Diplomasi juga dinilai dapat menggalang dukungan terhadap perdamaian dan keadilan melalui kerja sama yang lebih konkret.
Ia menyebut hubungan dengan parlemen negara-negara di berbagai kawasan, termasuk dunia Islam, perlu terus diperkuat. Upaya tersebut diharapkan dapat mengubah solidaritas menjadi kerja sama dan langkah diplomasi yang nyata.
PKS juga menempatkan perluasan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai salah satu perhatian dalam penugasan tersebut. Kholid mengatakan jangkauan diplomasi perlu diperluas kepada negara-negara yang berkomitmen pada perdamaian dan penghormatan hak asasi manusia.
“Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan,” kata Kholid. Ia menambahkan bahwa pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama masyarakat internasional.
Menurut Kholid, penguatan diplomasi untuk Palestina perlu diarahkan pada perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum internasional, serta dukungan bagi negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Ia menegaskan solidaritas perlu diterjemahkan menjadi langkah yang mendorong parlemen berbagai negara memengaruhi kebijakan pemerintah masing-masing.
PKS Tetapkan Pengganti
PKS menyampaikan penghargaan atas pengabdian Hidayat selama menjalankan amanah di MPR RI. Partai itu juga mendukung penugasan barunya untuk memperkuat persahabatan antarbangsa, kepentingan nasional, dan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia.
Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Hidayat, PKS telah memutuskan Mohamad Sohibul Iman sebagai penggantinya di pimpinan MPR RI. Sohibul Iman disebut akan melanjutkan kepemimpinan PKS di lembaga tersebut setelah proses kelembagaan dijalankan.
