Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan pimpinan DPR belum menerima usulan resmi untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hingga Selasa (10/11/2026), belum ada surat pengajuan dari anggota maupun fraksi yang masuk kepada pimpinan DPR.
Kondisi tersebut membuat belum ada proses resmi yang berjalan di DPR mengenai wacana tersebut. Saan menegaskan pembicaraan yang berkembang di kalangan anggota belum dapat dipandang sebagai pengajuan formal.
Saan menyampaikan, pimpinan DPR belum menerima usulan dari anggota terkait Hak Menyatakan Pendapat. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR pada Selasa (10/11/2026).
“Kita sampai hari ini belum ada yang mengusulkan. Jadi pimpinan belum belum menerima usulan dari anggota terkait dengan Hak Menyatakan Pendapat sampai hari ini ya,” kata Saan Mustopa.
Politikus Partai NasDem itu tidak menampik adanya anggota DPR yang sudah menggulirkan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Namun, ia menyebut wacana tersebut masih berada pada tahap pembicaraan di antara anggota.
Pimpinan DPR belum menerima pembicaraan tersebut dalam bentuk surat pengajuan resmi. Karena itu, belum ada tindak lanjut kelembagaan yang dapat dilakukan atas wacana yang beredar.
Usulan Harus Memenuhi Syarat
Saan mengatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti setiap surat yang masuk. Tindak lanjut itu berlaku apabila ada anggota yang mengajukan usulan dan memenuhi syarat untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
“Kalau misalnya besok atau kapan dari anggota ada yang mengusulkan dan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat, tentu nanti pimpinan akan apa ditindaklanjuti karena semua surat yang masuk pimpinan itu pasti ditindaklanjuti,” katanya.
Menurut Saan, keputusan atas usulan tersebut akan dilihat setelah proses pengajuan berlangsung. Ia tidak menjelaskan bentuk keputusan yang akan diambil karena hingga saat ini belum ada surat yang diterima pimpinan.
Pernyataan itu menempatkan wacana mengenai Gibran Rakabuming Raka masih pada tahap awal di lingkungan DPR. Pembahasan resmi baru dapat berjalan apabila terdapat usulan yang diajukan sesuai syarat yang berlaku.
Menunggu Proses di PTUN
Selain menunggu kemungkinan pengajuan dari anggota, pimpinan DPR juga akan mengikuti proses pembuktian ijazah Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTUN. Perkembangan proses tersebut disebut akan menjadi salah satu acuan bagi langkah berikutnya.
Saan menyatakan perkembangan dan putusan pengadilan akan diperhatikan dalam kaitannya dengan wacana Hak Menyatakan Pendapat. Namun, ia tidak menyebutkan keputusan atau perkembangan tertentu dari proses di PTUN.
“Kita tetap akan mengikuti prosedur, aturan, dan konstitusi yang berlaku terkait dengan mekanisme itu. Jadi kita tunggu saja besok,” katanya.
Pernyataan Saan menegaskan pimpinan DPR belum mengambil langkah resmi terkait wacana pemakzulan tersebut. Fokus pimpinan saat ini berada pada kemungkinan adanya usulan formal serta perkembangan proses pembuktian di PTUN.
Dengan belum adanya surat pengajuan, pembahasan mengenai Hak Menyatakan Pendapat belum memasuki proses resmi di DPR. Pimpinan DPR menyatakan akan mengikuti prosedur, aturan, dan konstitusi yang berlaku apabila usulan diajukan.
