Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan dua hal dalam penanganan pascabencana di Sumatra, yakni percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta optimalisasi anggaran daerah. Dua langkah itu dinilai penting untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak secara berkelanjutan.
Penekanan tersebut disampaikan setelah Rapat Terbatas terkait Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11). Rapat membahas perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana di Sumatra selama satu tahun terakhir.
Selain meninjau hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah berjalan, pemerintah membahas kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pembahasan juga mencakup kelanjutan program pemulihan pada 2027 beserta kebutuhan anggarannya.
“Intinya adalah Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatra. Kemudian langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan, hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sudah terjadi di beberapa tempat,” kata Tito.
Tito juga menyampaikan bahwa agenda rapat mencakup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2027. Program tersebut dibahas bersama kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk melanjutkan pemulihan.
Jangkauan Pemulihan di Tiga Provinsi
Dalam rapat itu, Tito melaporkan perkembangan pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketiga provinsi tersebut mencakup 53 kabupaten dan kota yang terdampak bencana.
Pemulihan dilakukan di sejumlah sektor, termasuk infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, serta sarana ekonomi. Pemerintah juga menangani fasilitas ibadah, pasar, dan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Penanganan pascabencana turut meliputi normalisasi sungai serta pembersihan lumpur dan kayu. Sektor perikanan dan pertanian juga menjadi bagian dari upaya pemulihan di wilayah terdampak.
Pemerintah menyiapkan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak. Kebutuhan hunian menjadi salah satu aspek yang ditangani bersamaan dengan perbaikan fasilitas dan infrastruktur dasar.
Luasnya wilayah terdampak menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemulihan. Hujan yang terus berlangsung juga memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah lokasi.
Sejumlah daerah masih memerlukan penanganan lebih lanjut, terutama untuk perbaikan sungai dan jalan agar dapat berfungsi secara permanen. Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus berjalan hingga 2028.
“Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” ujarnya.
Penyerapan Anggaran Masih Beragam
Pemerintah telah memberikan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada tiga provinsi terdampak beserta kabupaten dan kotanya. Dukungan itu terdiri atas Belanja Tidak Terduga sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun.
Tambahan alokasi TKD tersebut dapat digunakan untuk mendukung penanganan bencana di daerah. Anggaran juga diarahkan untuk memperkuat langkah mitigasi di wilayah yang berpotensi mengalami bencana.
Tito menyoroti realisasi pemanfaatan anggaran yang belum merata di setiap daerah. Sebagian pemerintah daerah telah mencatatkan penyerapan cukup baik, sedangkan sebagian lainnya masih memiliki realisasi rendah.
Di Sumatera Barat, realisasi tertinggi disebut mencapai 54 persen, tetapi terdapat pula daerah dengan realisasi baru 5 persen. Tito mengingatkan kepala daerah agar memaksimalkan tambahan TKD yang telah disalurkan pemerintah pusat.
“Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen,” ujarnya.
Ia menyatakan masih terdapat daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dana tambahan telah disiapkan khusus untuk penanganan bencana dan mitigasi risiko di daerah.
Anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, dan pembersihan sungai. Pemerintah daerah diminta lebih proaktif memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mempercepat penanganan dan mitigasi bencana.
