Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta pemerintah pusat memberikan dana transfer ke daerah secara maksimal. Permintaan itu disampaikan karena pembiayaan pembangunan di wilayah tersebut bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Elai Giban menilai kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku saat ini menyulitkan pelaksanaan program pembangunan. Pengurangan alokasi transfer dinilai dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam keterangan tertulis pada Senin (9/11), Elai meminta perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi fiskal Papua Pegunungan. Ia menyebut pembangunan di wilayah tersebut tidak dapat ditopang oleh sumber dana lain di luar transfer pusat dan dana Otonomi Khusus Papua.
“Kami meminta perhatian pemerintah pusat, karena pembangunan di Papua Pegunungan tidak bisa disentuh dengan sumber dana lain, selain TKD, termasuk di dalamnya dana Otsus Papua,” ujarnya. Pernyataan itu menegaskan posisi TKD sebagai penopang utama pembiayaan program pemerintah provinsi.
Ketergantungan pada transfer pusat
Elai menjelaskan Papua Pegunungan belum memiliki sumber pendapatan lain yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Daerah tersebut juga disebut tidak memiliki pendapatan asli daerah atau PAD sebagai penyangga anggaran.
Kondisi itu membuat pelaksanaan berbagai program sangat bergantung pada kecukupan dana transfer dari pusat. Ketika alokasi TKD berkurang akibat efisiensi, ruang fiskal pemerintah daerah ikut menyempit.
“Dengan kebijakan efisiensi yang berujung berkurangnya TKD, akibatnya tidak banyak program pembangunan yang bisa direalisasikan karena keterbatasan fiskal,” ujar Elai. Menurutnya, keterbatasan anggaran secara langsung memengaruhi jumlah program yang dapat dijalankan.
Program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat selama ini disebut sepenuhnya berasal dari dana Otonomi Khusus. Dana tersebut menjadi sumber pembiayaan bagi layanan dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan warga.
Sementara itu, pembangunan jalan dan jembatan di sejumlah kabupaten memerlukan Dana Transfer Infrastruktur. Kebutuhan infrastruktur itu tidak dapat dipenuhi hanya dengan sumber pembiayaan yang tersedia di tingkat daerah.
Dana Otsus Disebut Menurun
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Papua Pegunungan Marthen Kogoya menyatakan dana Otsus untuk wilayah tersebut terus menurun sejak disahkan pada 2023. Penurunan itu disebut menimbulkan kendala bagi pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya.
Menurut Marthen, berkurangnya dana Otsus membuat sejumlah agenda pembangunan menghadapi kesulitan untuk direalisasikan. Pemerintah provinsi kemudian meminta agar alokasi TKD bagi Papua Pegunungan dapat dipulihkan.
Marthen meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pemulihan dana transfer bagi Papua Pegunungan. Ia juga mengusulkan adanya pengecualian bagi daerah tertentu apabila kebijakan efisiensi anggaran tetap diterapkan.
Pengecualian tersebut dinilai penting terutama bagi daerah otonom baru seperti Papua Pegunungan. Daerah yang belum memiliki PAD dinilai memiliki tingkat ketergantungan lebih besar terhadap dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Papua Pegunungan ini tidak punya PAD. Jadi berharap sepenuhnya dari TKD pusat. KalauTKD dipangkas, kami tidak bisa berbuat lebih untuk melayani kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Papua Pegunungan menempatkan keberlanjutan TKD dan dana Otsus sebagai faktor penting bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Kecukupan transfer pusat akan menentukan kemampuan pemerintah provinsi menjalankan program pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta pembangunan jalan dan jembatan.
