Partai Golkar mendukung kepolisian mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Kepala Negara dan sejumlah ketua umum partai politik. Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji menilai perkara tersebut perlu dibuka secara terang benderang karena menjadi perhatian luas.
Sarmuji menyatakan penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara merupakan persoalan serius yang dapat membahayakan stabilitas negara. Ia juga menyoroti informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap enam hingga tujuh ketua umum partai politik.
Desakan Pengusutan Terbuka
Menurut Sarmuji, publik menunggu penjelasan yang jelas mengenai kasus tersebut. Golkar, kata dia, mendukung langkah kepolisian untuk membuat terang peristiwa yang berkaitan dengan dugaan penyadapan itu.
"Golkar mendukung Polisi mengusut tuntas, membuat kasus, mengungkapkan kasus penyadapan ini secara terang benderang. Karena publik lagi menunggu, ini menjadi perhatian publik yang sangat luas, dan menurut saya penyadapan ilegal apalagi ke Kepala Negara itu sesuatu yang sangat membahayakan dan sebuah pelanggaran yang sangat berat," ujar Sarmuji di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan dalam konteks dukungan Partai Golkar terhadap penanganan perkara oleh kepolisian. Sarmuji menekankan bahwa dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa.
Sorotan terhadap Ketua Umum Parpol
Sarmuji mengatakan terdapat kabar bahwa semua ketua umum partai politik, atau setidaknya enam hingga tujuh orang, diduga menjadi sasaran penyadapan. Menurutnya, apabila informasi tersebut benar, peristiwa itu menjadi tanda yang tidak baik bagi negara demokrasi.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pandangannya, penyadapan dapat dilakukan untuk kepentingan hukum apabila seseorang memiliki kasus, namun ia menegaskan ada batas yang tidak dapat ditoleransi terkait Kepala Negara.
"Ya katanya begitu. Katanya semua Ketum Parpol, paling nggak ada 6 atau 7 Ketum Parpol disadap. Tentu ini… ini juga secara politik, ini artinya tanda yang tidak baik untuk sebuah negara demokrasi. Apalagi kita ada Hak Asasi Manusia yang harus kita lindungi ya. Orang disadap itu kalau punya kasus untuk kepentingan hukum, bolehlah disadap. Tapi khusus untuk Presiden, apapun alasannya, tidak boleh ditoleransi menyadap seorang Kepala Negara. Apapun alasannya," ujar dia.
Pernyataan tersebut menempatkan dugaan penyadapan terhadap para pimpinan partai sebagai isu yang memiliki dimensi politik dan hak asasi manusia. Sarmuji meminta agar persoalan itu ditangani melalui proses yang dapat menjelaskan fakta serta pihak-pihak yang terlibat.
Penilaian Unsur Makar Diserahkan ke Polisi
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya unsur upaya makar, Sarmuji menyerahkan penilaian dan pembuktian kepada kepolisian. Ia menyatakan tindakan tegas perlu dilakukan apabila unsur tersebut terbukti dalam proses hukum.
"Ya kalau tergantung Polisi. Pak Polisi kalau mengindikasikan makar, ya itu makar. Kan tergantung pembuktiannya ya. Kalau memang itu terbukti makar, ya tentu harus ditindak tegas. Ini pelajaran, nggak boleh ada lagi ke depan seorang Kepala Negara disadap, itu nggak boleh, nggak pernah terjadi lagi. Kita harus pastikan itu tidak akan pernah terjadi lagi," pungkasnya.
Sebelumnya, Mabes Polri secara resmi menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap telepon presiden serta sejumlah pejabat negara. Salah satu pihak yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka adalah eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Mabes Polri kemudian kembali menetapkan satu tersangka lain, yakni Irjen Pol Slamet Uliandi. Perkembangan penetapan tersangka ini menjadi bagian dari proses pengusutan perkara yang didorong Golkar agar diungkap secara tuntas.
