Pemerintah Malaysia menawarkan dukungan pesawat amfibi, helikopter, dan personel untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Tawaran tersebut dibahas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam pertemuan dengan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa di Jakarta, Selasa (27/10).
Dukungan yang ditawarkan mencakup satu pesawat amfibi CL-415MP, satu helikopter Mi-171, serta 44 personel yang terdiri atas awak dan teknisi. Pemerintah Indonesia masih menjajaki kesesuaian bantuan itu dengan kebutuhan operasi penanganan karhutla di lapangan.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi dan perwakilan Pemerintah Malaysia di Graha BNPB. Pembahasan diarahkan untuk membuka peluang dukungan yang dapat menunjang operasi pemadaman di Indonesia.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan bantuan yang ditawarkan mencakup armada udara dan sumber daya manusia. Dukungan itu menjadi bagian dari penjajakan kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
“Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Malaysia menawarkan dukungan berupa satu pesawat amfibi CL-415MP, satu helikopter Mi-171, serta 44 personel yang terdiri atas awak dan teknisi,” kata Berton SP Panjaitan. Personel tersebut mencakup awak operasional dan teknisi untuk mendukung kesiapan aset yang ditawarkan.
“Tawaran ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk menjajaki dukungan yang dapat menunjang operasi penanganan karhutla di Indonesia,” sambungnya. BNPB belum menyebutkan pengerahan bantuan tersebut telah ditetapkan.
Operasi Penanganan Berjalan Terpadu
BNPB menyatakan penanganan karhutla saat ini dilakukan secara terpadu melalui pemadaman darat dan pemadaman udara. Operasi udara menggunakan helikopter water bombing serta operasi modifikasi cuaca yang dikoordinasikan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Pemerintah juga telah mengerahkan personel gabungan untuk mendukung pemadaman di darat. Armada udara disiapkan untuk memperkuat operasi pada wilayah yang membutuhkan penanganan dari udara.
Data operasi per (25/10) mencatat 71.878 personel darat telah dikerahkan untuk penanganan kebakaran. Selain itu, terdapat 63 armada udara yang digunakan dalam operasi pemadaman, patroli, dan modifikasi cuaca.
Armada tersebut terdiri atas 39 helikopter water bombing serta 24 pesawat patroli dan operasi modifikasi cuaca. Data itu menunjukkan penanganan karhutla melibatkan unsur darat dan udara secara bersamaan.
“Data operasi per (25/10) mencatat sebanyak 71.878 personel darat dan 63 armada udara dikerahkan, terdiri atas 39 helikopter water bombing serta 24 pesawat patroli dan operasi modifikasi cuaca,” kata Berton. BNPB menyampaikan pengerahan tersebut sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap kondisi kebakaran hutan dan lahan.
Kerja Sama Teknologi dan Koordinasi Teknis
Selain bantuan operasional, BNPB dan Pemerintah Malaysia menjajaki kerja sama pada bidang teknologi. Ruang lingkupnya meliputi pemantauan dan deteksi dini, pengumpulan serta analisis data, hingga penilaian situasi wilayah terdampak.
Pembahasan juga mencakup strategi pemadaman, riset dan inovasi, koordinasi teknis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. BNPB menilai kerja sama tersebut dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam penanganan karhutla.
“Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas penanganan karhutla,” ucap Berton. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu bidang yang dijajaki dalam kerja sama bilateral tersebut.
Sebagai tindak lanjut, BNPB akan berkoordinasi secara teknis dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA Malaysia. Koordinasi itu difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri untuk membahas bentuk dukungan yang paling sesuai.
Pembahasan teknis akan mencakup kesiapan pengerahan, kebutuhan logistik, dan prosedur keselamatan penerbangan. Kedua pihak juga akan mempertimbangkan alternatif dukungan apabila asap tebal dan jarak pandang rendah membatasi efektivitas operasi udara.
BNPB menegaskan seluruh dukungan internasional akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan ketentuan yang berlaku. Kendali operasi penanganan karhutla tetap berada pada Pemerintah Indonesia.
“Melalui koordinasi ini, BNPB berharap kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dapat menghasilkan dukungan konkret yang tepat guna sekaligus membuka peluang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana kedua negara,” ujar Berton. Koordinasi lanjutan akan menentukan kesesuaian bantuan Malaysia dengan kebutuhan operasi di Indonesia.
