RUU Perampasan Aset kembali mendapat perhatian setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Massa mendesak DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang yang mengatur pengambilan aset hasil tindak pidana tersebut.
Aksi berakhir setelah perwakilan massa beraudiensi dengan pimpinan DPR. Dalam pertemuan itu, pimpinan DPR menandatangani surat komitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.
Surat komitmen itu juga memuat pernyataan bahwa pimpinan DPR akan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan maupun anggota DPR jika aturan tersebut tidak disahkan hingga tenggat waktu. Desakan publik ini menambah babak baru bagi rancangan yang telah dibahas dalam lintasan legislasi selama lebih dari dua dekade.
Perjalanan Rancangan yang Panjang
Gagasan awal aturan perampasan aset muncul dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sekitar 2003. Penyusunannya berkaitan dengan kebutuhan menyesuaikan hukum nasional dengan komitmen internasional, terutama United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC.
Rancangan ini pernah masuk Program Legislasi Nasional 2005-2009 dan menjadi salah satu dari 31 RUU prioritas pada 2008. Setelah judulnya berubah menjadi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, rancangan tersebut kembali masuk Prolegnas 2010-2014 serta daftar 69 RUU prioritas 2014, tetapi belum menjadi undang-undang.
Pembahasan juga belum tuntas saat RUU ini masuk Prolegnas 2015-2019. Pada 4 Mei 2023, Presiden Joko Widodo mengirim Surat Presiden Nomor R-22/Pres/05/2023 kepada DPR untuk meminta pembahasannya diprioritaskan.
Pada 2026, RUU ini tercatat sebagai nomor urut 6 dalam Prolegnas Prioritas 2026 sebagai usul inisiatif DPR RI yang disiapkan Komisi III. Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 menyetujui perubahan daftar Prolegnas Prioritas yang tetap memasukkan rancangan tersebut.
1. Perampasan Tanpa Putusan Pidana
Poin paling penting ialah kemungkinan perampasan aset tanpa sepenuhnya menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya. Mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau NCB berfokus pada status aset yang diduga berkaitan dengan kejahatan, bukan semata pemidanaan pihak yang menguasainya.
Dalam draf, mekanisme ini dapat diterapkan ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Ketentuan itu diperdebatkan karena dinilai harus tetap sejalan dengan prinsip praduga tak bersalah.
2. Standar Pembuktian Terbalik
RUU ini juga mengatur kemungkinan pemilik atau penguasa aset menjelaskan asal-usul kekayaannya. Namun, negara dinilai perlu lebih dahulu memiliki bukti awal bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana sebelum beban pembuktian dialihkan.
Perdebatan utamanya terletak pada ukuran kekuatan bukti awal yang harus dipenuhi aparat. DPR menyatakan pembuktian terbalik tidak boleh membuat negara mengambil aset hanya berdasarkan dugaan.
3. Hak Pihak Ketiga Beriktikad Baik
Perlindungan bagi pasangan, keluarga, dan pihak ketiga yang memiliki hak sah atas aset menjadi isu penting dalam pembahasan. Negara perlu membedakan aset milik pelaku kejahatan dari aset yang diperoleh pihak lain secara sah dan beriktikad baik.
Contohnya, aset yang telah berpindah tangan dapat memunculkan persoalan bila pembeli tidak mengetahui asal dana penjual berasal dari tindak pidana. Mekanisme perlindungan diperlukan agar perampasan tidak merugikan pemegang hak yang sah.
4. Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan
Kewenangan untuk menelusuri, memblokir, menyita, mengajukan perampasan, dan mengelola aset memunculkan kekhawatiran penyalahgunaan. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan agar instrumen itu tidak berubah menjadi “sapu kotor” yang dapat dipakai aparat korup.
Anggota Komisi III juga mengingatkan risiko penggunaan aturan sebagai alat politik untuk menyasar pihak tertentu. Karena itu, pengawasan serta mekanisme pemulihan jika terjadi kesalahan aparat menjadi bagian yang dipersoalkan.
5. Pengelolaan Aset Rampasan
Setelah aset disita atau dirampas, muncul pertanyaan mengenai lembaga yang berwenang mengelolanya. DPR membahas kemungkinan pembentukan badan khusus yang menangani aset tersebut secara profesional.
Pengelolaan aset membutuhkan kemampuan akuntansi, valuasi, manajemen perusahaan, hingga proses penjualan atau lelang. Sejumlah akademisi juga mengusulkan badan pengelola yang independen serta dewan pengawas independen.
6. Kekayaan yang Tidak Dapat Dijelaskan
Ketentuan tentang kekayaan yang tidak dapat dijelaskan atau illicit enrichment menjadi sorotan setelah disebut dihapus dari draf yang disiapkan DPR. Transparency International Indonesia mengkritik penghapusan itu karena ketentuan tersebut dinilai penting untuk menelusuri kekayaan pejabat publik yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan.
Isu ini memunculkan pertanyaan mengenai arah utama RUU Perampasan Aset. Perdebatan mencakup apakah aturan hanya menargetkan hasil kejahatan yang telah dikaitkan dengan tindak pidana atau juga kekayaan tidak wajar.
7. Cakupan Tindak Pidana
RUU Perampasan Aset tidak hanya diposisikan sebagai instrumen untuk merampas harta koruptor. DPR menilai cakupan aset tindak pidana dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU masih terbatas, sementara pengaturannya juga tersebar dalam berbagai undang-undang.
Pembahasan kemudian akan menentukan tindak pidana apa saja yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Semakin luas cakupan tindak pidananya, semakin luas pula potensi penerapan undang-undang tersebut terhadap aset yang diduga berasal dari kejahatan.
