Pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam platform Perlindungan Sosial Digital atau Perlinsos Digital hingga akhir 2026. Target tersebut setara sekitar 50% populasi nasional dan menjadi bagian dari persiapan transformasi penyaluran bantuan sosial mulai 2027.
Platform ini akan menjadi jalur pendaftaran bagi masyarakat yang ingin masuk sebagai calon penerima bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Registrasi digital tidak otomatis membuat pendaftar menerima bantuan karena kelayakan tetap ditentukan melalui verifikasi data.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan sasaran tersebut dalam Rapat Tingkat Menteri Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Jakarta. Ia menyebut pemerintah ingin memperluas akses pendataan sekaligus membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.
“Target kita adalah 50 persen penduduk atau sekitar 48 juta keluarga terdaftar Perlinsos Digital,” kata Gus Ipul. Hingga saat ini, lebih dari 5,6 juta keluarga telah mendaftar melalui platform tersebut.
Pencapaian pendaftaran itu didukung oleh lebih dari 289 ribu Agen Perlinsos yang tersebar di berbagai daerah. Agen berperan membantu masyarakat mengakses layanan digital, terutama bagi warga yang membutuhkan pendampingan saat melakukan registrasi.
Perlinsos Digital dirancang sebagai pintu pendaftaran yang terbuka bagi masyarakat. Namun, sistem akan melakukan pemadanan, verifikasi, dan penilaian berdasarkan data yang tersedia sebelum menetapkan status kelayakan pendaftar.
“Pintu pendaftaran terbuka bagi siapapun, sistem yang menilai kelayakan. Perlinsos Digital adalah game changer. Warga mendaftar, sistem yang akan memverifikasi dan menilai, lalu ditetapkan layak atau tidak layak dengan alasan yang jelas,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan bahwa pendaftaran merupakan tahap awal dalam proses pendataan calon penerima bantuan. Penyaluran bantuan tetap bergantung pada hasil verifikasi dan persyaratan yang berlaku untuk setiap program sosial.
Selain memperluas registrasi calon penerima, platform ini ditujukan untuk memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat menyederhanakan proses pendataan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah.
Langkah tersebut juga dikaitkan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memiliki data yang dinamis. Sistem yang dibangun diharapkan tetap inklusif dan berkeadilan bagi seluruh kelompok masyarakat.
Perluasan registrasi masih menghadapi kendala akses teknologi dan kemampuan digital warga. Kelompok lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah terpencil menjadi kelompok yang perlu mendapat dukungan khusus.
“Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata,” tegas Gus Ipul. Pemerintah karena itu mendorong keterlibatan lingkungan sekitar untuk membantu warga yang belum dapat mendaftar secara mandiri.
Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, masyarakat diajak mendampingi warga terdekat dalam melakukan registrasi Perlinsos Digital. Program ini diarahkan untuk mencegah kelompok rentan terlewat dari proses pendataan.
Gus Ipul memperkirakan satu Agen Perlinsos dapat membantu pendaftaran rata-rata 30 keluarga. Dengan perhitungan tersebut, dibutuhkan sekitar 2,4 juta agen untuk menjangkau sasaran 48 juta keluarga.
Jumlah agen yang diperlukan hampir 10 kali lebih besar daripada jumlah Agen Perlinsos yang tersedia saat ini. Pemerintah menilai perluasan jumlah agen menjadi salah satu kunci untuk mengejar target pendaftaran sebelum penerapan sistem pada 2027.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menekankan perlunya kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ia menyebut target pendaftaran tersebut membutuhkan capaian sekitar 500 ribu keluarga per hari.
Mulai 2027, masyarakat yang ingin menjadi calon penerima PKH dan BPNT dapat melakukan registrasi melalui situs perlinsos.kemensos.go.id. Pendaftar perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan, nomor meter listrik PLN, serta mengikuti proses verifikasi wajah.
