Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlindungan Sosial Digital atau Perlinsos Digital agar penyaluran bantuan sosial dapat didukung data penerima yang lebih akurat. Integrasi identitas berbasis Nomor Induk Kependudukan dan verifikasi biometrik menjadi fondasi sistem tersebut.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan permintaan itu dalam Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Rapat digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026.
Menurut Tito, ketersediaan anggaran saja tidak cukup untuk menjamin bantuan sosial tersalurkan kepada warga yang tepat. Pemerintah juga memerlukan data kependudukan yang dapat memastikan identitas serta membantu proses penilaian kelayakan penerima bantuan.
Arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai digitalisasi pemerintahan dan integrasi data menjadi dasar pengembangan ekosistem layanan publik yang saling terhubung. Sistem ini dirancang agar berbagai layanan pemerintah dapat diakses dalam mekanisme yang lebih efektif.
Peran NIK dan Verifikasi Biometrik
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri berperan menyediakan basis data identitas penduduk yang terintegrasi dengan data biometrik. NIK digunakan sebagai pengenal tunggal ketika warga mengakses layanan pemerintah.
Verifikasi biometrik berfungsi memastikan identitas yang digunakan benar-benar merujuk kepada orang yang bersangkutan. Mekanisme ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ketepatan data, terutama saat identitas dipakai untuk mengakses program pemerintah.
“Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, layanan kendaraan bermotor, maupun ATR/BPN. Sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara,” ujar Tito.
Dalam konteks perlindungan sosial, integrasi data memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas penduduk dengan sejumlah sumber informasi. Data tersebut mencakup kondisi sosial ekonomi serta kepemilikan aset yang dapat digunakan sebagai salah satu instrumen penilaian.
Hasil pencocokan data membantu pemerintah menilai kelayakan warga untuk menerima bantuan tunai, bantuan nontunai, atau keduanya. Proses ini tetap tidak mengesampingkan kriteria dan mekanisme penetapan penerima bantuan yang berlaku.
Pendampingan Warga dan Peran Agen
Tito menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, khususnya dalam mendampingi warga yang belum memiliki telepon pintar atau mengalami kesulitan menggunakannya. Agen Perlinsos dibutuhkan untuk membantu masyarakat menjalani proses registrasi dan verifikasi identitas.
Berdasarkan dasbor Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga telah teregistrasi dalam sistem. Jumlah agen yang terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang, sedangkan sekitar 502 ribu agen di antaranya aktif.
Aceh dan Bali mencatat capaian registrasi tertinggi pada periode tersebut. Persentase registrasi di Aceh mencapai 51,25 persen, sementara Bali berada pada angka 50,73 persen.
Untuk mempercepat pelaksanaan di tingkat daerah, Tito meminta setiap pemerintah daerah membentuk satgas Perlinsos yang melibatkan Dinas Sosial dan Dukcapil. Sekretaris daerah diminta menjalankan fungsi pengawasan, sementara kepala daerah menjadi penanggung jawab penguatan registrasi dan pemutakhiran data.
“Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah,” kata Tito. Sistem ini juga diharapkan membantu pemerintah daerah mengenali kebutuhan warga dengan lebih baik.
Pemanfaatan data yang lebih terintegrasi dapat mendukung penyusunan program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting di daerah. Registrasi yang lebih luas sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
