Partai NasDem belum mengambil langkah lanjutan atas ajakan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk membangun komunikasi mengenai polemik bukti ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni menyatakan belum ada arahan dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh terkait persoalan tersebut.
Sahroni mengatakan NasDem tetap menjalankan arahan umum partai untuk bekerja sesuai aturan dan mendukung pemerintah. Karena itu, pembahasan di luar agenda tersebut belum menjadi instruksi yang diterima jajaran partai.
“Kebetulan NasDem sendiri, Ketua Umum memerintahkan tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku, kerja memberikan dukungan kepada pemerintah. Yang lain-lain belum ada perintah,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/10).
Menurut Sahroni, perhatian NasDem saat ini tertuju pada pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia menilai rancangan undang-undang itu merupakan agenda yang lebih mendesak untuk diselesaikan.
“Kami belum ada arahan apapun dari ketua umum, fokus kami kerja untuk selesaikan RUU Perampasan Aset yang paling urgent nih,” ujarnya. Pernyataan itu menegaskan bahwa NasDem belum menyampaikan sikap khusus mengenai ajakan komunikasi dari PKS.
Ajakan Komunikasi PKS
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyatakan partainya akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain untuk membahas kelanjutan polemik ijazah Gibran. Rencana komunikasi itu, menurut Kholid, merupakan arahan dari Presiden PKS Al Muzammil Yusuf.
PKS menyampaikan keinginan untuk menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat dalam isu tersebut. Kholid juga memandang putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Gibran perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola sistem pemilu.
Langkah yang disampaikan PKS membuka kemungkinan dialog antarfaksi di parlemen. Namun, NasDem belum menyatakan keterlibatan dalam komunikasi itu karena masih menunggu arahan dari pimpinan partai.
PDIP Buka Ruang Dialog
Sikap berbeda disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan partainya membuka ruang dialog bersama partai lain. Ia menempatkan pembicaraan tersebut dalam konteks isu persyaratan calon wakil presiden dan etika pejabat negara.
Hasto menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Menurut dia, proses yang melatarbelakangi putusan tersebut mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan.
Ia juga menyoroti persyaratan ijazah SMA atau sederajat bagi calon pejabat negara. Hasto menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak menemukan ijazah yang dimaksud dalam pembahasan perkara tersebut.
“Di luar itu, kemudian ternyata juga dari aspek persyaratan minimum yang ditetapkan oleh konstitusi, adanya syarat ijazah SMA atau sederajat, ternyata Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya ijazah itu,” katanya. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menjelaskan pandangannya mengenai polemik yang berkembang.
Hasto kemudian mengaitkan isu usia dan pemenuhan syarat ijazah dengan standar etika pejabat negara. Ia menilai dua hal tersebut menyentuh aspek moral serta keteladanan yang dinilai publik.
“Ketika dua hal ini telah dilanggar, yaitu dari aspek usia dan juga pemenuhan syarat minimum untuk ijazah, maka ini sudah menyentuh aspek etika, moral, dan keteladanan seorang pejabat negara di muka publik,” ujarnya. Di tengah perbedaan respons partai, NasDem masih memprioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset sambil menunggu instruksi Surya Paloh.
