Sebanyak 3 juta Kartu Keluarga telah terdaftar dalam uji coba Perlinsos Digital selama satu bulan di 43 kabupaten dan kota. Angka ini menandakan tingginya kebutuhan warga untuk memperbarui data keluarga melalui layanan yang lebih mudah diakses.
Namun, pendaftaran tersebut tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Data yang masuk akan menjadi bagian dari proses pendataan untuk mendukung penyaluran perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
Data Keluarga Bisa Berubah
Kondisi sosial dan ekonomi keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu, mulai dari pekerjaan hingga jumlah anggota keluarga. Perubahan tersebut dapat membuat informasi yang sebelumnya tercatat tidak lagi menggambarkan situasi terkini.
Melalui Perlinsos Digital, masyarakat dapat mendaftarkan keluarga secara mandiri sekaligus memperbarui informasi apabila ada perubahan atau ketidaksesuaian data. Warga juga dapat melihat informasi mengenai status kelayakan perlindungan sosial melalui layanan ini.
Koordinator Gugus Tugas Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Rahmat Danu Andika, menyebut angka pendaftaran itu menunjukkan kebutuhan yang besar di masyarakat. “Dalam satu bulan, 3 juta KK telah terdaftar. Angka ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat untuk dapat mendaftarkan dan memperbarui data keluarganya dengan proses yang lebih mudah,” ujar Rahmat.
Menurut Rahmat, capaian tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme layanan bersama pemerintah daerah, Agen Perlinsos, dan pihak terkait. Pemerintah menilai proses ini penting agar data yang digunakan dalam program perlindungan sosial dapat semakin akurat.
| Aspek Uji Coba | Informasi |
|---|---|
| Jumlah pendaftar | 3 juta Kartu Keluarga dalam satu bulan |
| Wilayah pelaksanaan | 43 kabupaten/kota |
| Durasi pendaftaran | Dirancang kurang dari lima menit |
| Masa uji coba | Hingga akhir Agustus 2026 |
| Target penerapan nasional | Akhir 2026 setelah evaluasi |
Pendaftaran Bisa Menggunakan IKD atau NIK
Masyarakat yang ingin mendaftar atau memperbarui data dapat mengakses portal perlinsos.kemensos.go.id. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan Identitas Kependudukan Digital atau NIK.
Tahapan pendaftaran dirancang untuk diselesaikan dalam waktu kurang dari lima menit. Jika menemukan informasi yang tidak sesuai, masyarakat juga dapat menggunakan kanal sanggahan yang tersedia.
Bagi warga yang membutuhkan bantuan, Agen Perlinsos dapat mendampingi proses pendaftaran maupun pembaruan data. Uji coba ini melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar layanan dapat dijalankan di lapangan.
Seperti diberitakan Suara.com, pendaftaran merupakan pintu masuk pendataan, bukan penetapan langsung sebagai penerima bantuan. Kelayakan perlindungan sosial tetap terkait dengan proses pengolahan dan pemanfaatan data yang dilakukan pemerintah.
Bagian dari Transformasi Layanan Pemerintah
Perlinsos Digital juga diposisikan sebagai contoh penggunaan Digital Public Infrastructure dalam transformasi layanan pemerintah. Sistem ini tidak hanya diarahkan untuk memindahkan proses administratif ke platform digital, tetapi juga menyederhanakan layanan bagi masyarakat.
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah menjadi salah satu fondasi dalam pengembangan layanan tersebut. Sistem ini ditujukan untuk mendukung konektivitas, pertukaran, dan pemanfaatan data lintas instansi secara lebih terintegrasi.
Dengan layanan yang lebih terhubung, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi harus menghadapi proses administratif berulang saat mengakses layanan publik. Arah digitalisasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar transformasi digital memberi manfaat langsung bagi warga.
Uji coba di 43 kabupaten dan kota masih berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Hasilnya akan dievaluasi untuk menyempurnakan sistem dan mekanisme sebelum Perlinsos Digital direncanakan diterapkan secara nasional pada akhir 2026.
