Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra belum menjelaskan alat yang diduga digunakan dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan rincian mengenai barang bukti dan perangkat yang dipakai merupakan kewenangan penyidik.
Yusril menyebut dugaan penyadapan tersebut telah berlangsung sejak awal 2025 dan berlanjut hingga adanya pelaporan pada akhir Oktober. Perkara itu kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penyidikan oleh Bareskrim Polri.
Penjelasan Yusril
Saat ditanya apakah perangkat penyadapan itu berasal dari institusi Polri, Yusril memilih tidak memberikan jawaban. Menurut dia, pertanyaan mengenai alat yang digunakan sudah masuk ke ranah teknis penyidikan.
"Saya belum bisa menjawab soal ini. Saya kira sudah terlalu detail itu ditanyakan kepada penyidiknya saja, ya," kata Yusril kepada awak media di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Ia menjelaskan tugas kementeriannya adalah mengoordinasikan persoalan hukum, termasuk menjelaskan aspek prosedural dalam penanganan perkara. Penjelasan terkait detail barang bukti, alat, serta metode yang diduga dipakai dalam tindak pidana disebut menjadi otoritas penyidik.
Yusril juga menyampaikan bahwa dalam perkara tersebut telah dilakukan penetapan tersangka dan penahanan. Ia mengatakan ketentuan KUHAP telah dipenuhi serta pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE digunakan dalam proses hukum.
Dugaan Penyadapan Sejak 2025
Menurut Yusril, hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan dugaan penyadapan dilakukan sejak 2025. Ia mengaitkan periode itu dengan pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.
Yusril menyatakan proses penyadapan diduga tidak berlangsung dalam waktu singkat. Kegiatan tersebut, menurut keterangannya, disebut masih berjalan sampai pelaporan dilakukan dan aparat memulai proses penyelidikan serta penyidikan.
Kronologi yang Disampaikan Bareskrim
Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin menjelaskan para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sepanjang 2025 hingga 2026. Penyadapan itu disebut dilakukan tanpa mengikuti prosedur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.
Asep mengatakan sejumlah nomor diduga dimasukkan ke server LIMS atau Lawful Interception Management System tanpa proses verifikasi. Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan undang-undang.
"Terdapat beberapa nomor tersebut dimaskkaan ke server LIMS (Lawful Interception Management System) tanpa melalui verifikasi. Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum baik penyelidikan dan penyidikan berdasarkan undang-undang yang berlaku," kata Asep.
Menurut Asep, pada sekitar Oktober 2026 terdapat perintah untuk menghapus file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS. Penghapusan tersebut diduga berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Modus yang disampaikan penyidik mencakup dugaan perintah penyadapan tanpa surat perintah penyidik dan tanpa lampiran laporan polisi. Penyadapan itu juga disebut tidak memiliki kaitan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Aturan Penyadapan
Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 mengatur bahwa kegiatan pemantauan dan penyadapan harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta kerahasiaan. Aturan tersebut menempatkan penyadapan sebagai tindakan yang hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas dugaan tindak pidana.
Asep menyatakan dugaan penghapusan catatan aktivitas atau log pada Oktober 2026 menjadi bagian dari modus yang sedang didalami. Perincian mengenai perangkat, file, serta barang bukti lain dalam kasus dugaan penyadapan Prabowo tetap berada dalam penanganan penyidik.
