Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai persoalan serius bagi negara. Ia menegaskan isu tersebut tidak dapat dipandang sebagai masalah sederhana.
Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11). Menurutnya, penyadapan terhadap kepala negara maupun menteri menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan tindakan tersebut.
Yusril mengatakan Presiden Prabowo telah mengetahui dirinya menjadi korban penyadapan. Informasi itu dilaporkan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kepada Presiden.
Presiden kemudian meminta agar perkara tersebut diproses secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yusril menyebut penyidikan harus berjalan objektif terhadap setiap pihak yang diduga bersalah.
“Tapi kalau hal-hal yang seperti ini, bayangkan seorang presiden di-intercept, disadap, bayangkan para menteri disadap, dan kita sebenarnya tidak tahu untuk apa penyadapan itu dilakukan, itu bukan masalah sederhana, itu masalah serius bagi sebuah negara,” kata Yusril. Pernyataan itu menekankan perhatian pemerintah terhadap dugaan tindakan penyadapan tanpa prosedur.
Yusril juga menjelaskan bahwa arahan Presiden mengacu pada langkah hukum yang tegas. Proses penyidikan, menurut dia, perlu dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
“Kemudian juga Presiden ya memerintahkan untuk mengambil satu langkah hukum yang tegas sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, dan penyidikan dilakukan betul-betul secara objektif terhadap siapa pun yang diduga bersalah, ya sekarang seperti itulah yang sudah dilakukan,” katanya. Arahan tersebut disampaikan di tengah penanganan perkara oleh Bareskrim Polri.
Bareskrim Polri telah menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Ketiganya diduga terlibat dalam tindakan penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur.
Tiga tersangka itu adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Dalam perkara ini, nama ketiganya disebut dengan inisial LSP, ASN, dan EH.
Selain tiga tersangka, terdapat satu jenderal lain yang masih berstatus saksi. Jenderal berinisial SU itu disebut sebagai Irjen Pol Slamet Uliandi.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung dalam periode 2025-2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang semestinya.
Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke alat sadap milik Polri tanpa melalui proses verifikasi. Salah satu nomor yang diduga dimasukkan adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Penetapan status tersangka menempatkan perkara ini dalam proses penyidikan yang tengah berjalan. Yusril menekankan proses hukum perlu diterapkan kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kasus ini juga menjadi perhatian karena objek dugaan penyadapan mencakup Presiden dan sejumlah pihak di lingkungan pemerintahan. Yusril menilai situasi tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan negara.
Penanganan perkara selanjutnya berada dalam proses hukum yang dilakukan Bareskrim Polri. Pemerintah melalui Yusril menyatakan penyidikan harus tetap dilaksanakan secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.
