Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mempercepat pengamanan penerimaan pajak pada tiga bulan terakhir 2026. Langkah ini mencakup pengawasan, pemeriksaan, hingga penegakan hukum bagi wajib pajak yang kewajibannya belum diselesaikan.
Upaya tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan hingga penutupan tahun anggaran. DJP menyiapkan langkah berdasarkan pemetaan data agar penanganan setiap wajib pajak dapat dilakukan secara lebih terarah.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pemetaan yang disiapkan mencakup jumlah wajib pajak yang ditangani oleh petugas. Data itu juga memuat tindakan yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, penanganan sepanjang tahun berjalan, serta dampaknya terhadap penerimaan negara.
Melalui sistem tersebut, DJP dapat mengetahui pekerjaan yang masih perlu diselesaikan menjelang akhir tahun. Pemetaan menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan tindak lanjut terhadap kewajiban perpajakan yang masih tertunggak.
Bimo menyatakan account representative atau AR telah mengetahui langkah yang harus dikerjakan pada periode akhir tahun. “AR-AR kami sudah ketahuan apa yang harus dilakukan. Saya minta untuk dihabisin tiga bulan terakhir,” ujar Bimo dalam doorstop di sela-sela BRITACOF, Rabu (14/10/2026).
Percepatan tidak hanya berlaku bagi kegiatan pengawasan yang dijalankan AR. DJP juga menargetkan penyelesaian pemeriksaan pajak dan penguatan tindakan penegakan hukum terhadap perkara yang masih berjalan.
Kasus-kasus yang masih outstanding dan memungkinkan untuk diselesaikan sampai akhir Desember akan diakselerasi. Langkah itu dilakukan agar potensi penerimaan dari kewajiban yang belum tuntas dapat segera ditindaklanjuti sesuai proses yang berlaku.
“Yang outstanding, yang bisa dieksekusi sampai akhir Desember akan diakselerasi. Penegakan hukum juga begitu,” kata Bimo. Pernyataan itu menunjukkan bahwa penanganan perkara tertunggak menjadi salah satu fokus DJP pada penghujung 2026.
DJP mengandalkan kualitas basis data dan pelaksanaan tindakan yang terukur dalam menjaga penerimaan pajak. Pendekatan ini dipandang penting agar pengumpulan pajak dapat dijalankan dengan sasaran yang lebih jelas.
Bimo juga menyebut kinerja DJP pada tahun ini sebagai yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Ia menunjuk perkembangan tax buoyancy dan pengelolaan restitusi yang terukur sebagai indikator yang berdampak terhadap penerimaan.
Selain menjalankan pengawasan dan penindakan, DJP mendorong wajib pajak memanfaatkan fasilitas penyelesaian kewajiban perpajakan yang tersedia. Dorongan tersebut dilakukan karena waktu menuju akhir 2026 semakin terbatas.
Kantor pelayanan pajak telah menerima daftar wajib pajak dari kantor pusat untuk ditindaklanjuti. DJP berharap wajib pajak yang memenuhi kriteria dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk menyelesaikan kewajibannya secara lebih berimbang.
“Intinya kita ingin membantu penyelesaian yang berimbang, yang lebih fair. Kita juga dukung dalam konteks treatment yang lebih fair bagi wajib pajak yang mau mengakui,” ujar Bimo.
Menurut Bimo, fasilitas yang tersedia dapat memberi ruang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan persoalan perpajakannya. Namun, DJP masih akan melihat respons dan keputusan wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas tersebut.
Strategi DJP pada akhir 2026 bertumpu pada pemetaan wajib pajak berbasis data, percepatan pemeriksaan, penyelesaian kasus tertunggak, dan penegakan hukum. Pengawasan terhadap tindak lanjut di kantor pelayanan pajak juga menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan pajak hingga akhir tahun anggaran.
