Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melantik dan melakukan serah terima jabatan terhadap 27 perwira tinggi di Mabes Polri, Sabtu (3/10/2026) malam. Para perwira tersebut mengisi jabatan pejabat utama serta kepala kepolisian daerah atau kapolda baru.
Selain rotasi di kepolisian, perhatian publik juga tertuju pada agenda perubahan sistem pemilu dan penelusuran video yang dinarasikan sebagai dugaan pesta narkoba di Rutan Kelas I Depok. Lima isu ini mencakup dinamika kelembagaan Polri, penyederhanaan partai, desain pemilu 2029, masa transisi pemerintahan daerah, serta pengawasan di rutan.
Pelantikan dan sertijab dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 mengenai rotasi perwira tinggi dan perwira menengah. Karopenmas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut 25 perwira menjalani sertijab, sedangkan dua lainnya dilantik untuk jabatan Astamarena dan Korspripim.
Menurut Trunoyudo, pergantian pejabat merupakan bagian rutin dari roda organisasi kepolisian. Ia menyatakan Kapolri menekankan pentingnya kehadiran anggota Polri bersama masyarakat dalam menjawab dinamika yang berkembang.
“Maka percepatan ini juga akan membuat dinamika juga semakin cepat sesuai dengan ekspektasi masyarakat,” kata Trunoyudo. Sebelumnya, Polri juga memutasi dan merotasi 88 perwira tinggi dan perwira menengah sehari setelah Suyudi Ario Seto resmi menjabat Kapolri.
Dari jumlah tersebut, 70 personel memperoleh promosi atau jabatan baru. Rotasi itu mencakup 14 jabatan pejabat utama Mabes Polri dan 19 jabatan kapolda.
Di bidang politik, Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda menyambut wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Ia menilai penyederhanaan jumlah partai diperlukan agar pelembagaan demokrasi dan sistem politik dapat berjalan lebih efektif.
Syaiful menilai opsi kenaikan ambang batas menjadi 5%, 6%, hingga 7% tidak dimaksudkan untuk membatasi demokrasi. “Semangatnya kita butuh penyederhanaan partai supaya demokrasi kita lebih sehat, pelembagaan politik bisa lebih efektif,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya strategi partai dalam menjangkau pemilih muda yang memiliki proporsi besar di Indonesia. Menurutnya, partai perlu menawarkan agenda politik yang lebih ideologis dan berorientasi jangka panjang, bukan pragmatisme jangka pendek.
Pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029 turut menjadi pembahasan penting. Peneliti Utama BRIN Prof Siti Zuhro menilai kebijakan itu harus dipahami sebagai kesempatan memperkuat desentralisasi, otonomi daerah, representasi politik, dan kapasitas pemerintahan daerah.
Pemisahan tersebut merupakan konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Pemilu nasional akan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD, sedangkan pemilu lokal mencakup DPRD dan pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota.
Dengan desain baru itu, pemilu serentak model lima kotak tidak lagi diterapkan mulai 2029. Siti Zuhro mendorong perubahan cara pandang dari sekadar kalender elektoral menuju pembangunan arsitektur demokrasi lokal yang lebih kuat.
Dalam masa jeda antara pemilu nasional dan pemilu lokal, Siti mengusulkan sekretaris daerah menjadi penjabat kepala daerah. Ia menilai sekda memahami dapur pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
MK menetapkan pemilu lokal digelar paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau presiden dan wakil presiden. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid juga berharap sekda dapat menjadi penjabat karena terlibat dalam perencanaan program pemerintah daerah.
Sementara itu, Rutan Kelas I Depok melakukan investigasi internal atas video media sosial yang dinarasikan sebagai dugaan pesta narkoba di dalam rutan. Rekaman tersebut memperlihatkan sejumlah orang di ruangan gelap dengan lampu kerlap-kerlip dan musik yang terdengar keras.
Pihak rutan menyatakan telah melakukan pendalaman, pengecekan, dan penelusuran untuk memastikan kondisi sebenarnya. Pengawasan terhadap tugas, pelayanan, keamanan, dan ketertiban juga terus dilakukan sebagai bagian dari verifikasi serta evaluasi.
Rutan Depok menegaskan komitmen terhadap program zero halinar, yaitu upaya mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bebas dari hand phone, pungutan liar, dan narkoba. Hingga penelusuran berlangsung, belum ada keterangan yang memastikan video itu direkam di Rutan Kelas I Depok maupun bukti adanya pesta narkoba seperti narasi yang beredar.
