Pakar hukum Chairul Huda menilai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2026 tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali atau PK. Menurutnya, regulasi tersebut berpotensi digunakan oleh terpidana perkara korupsi tata niaga timah yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.
Pandangan itu antara lain dikaitkan dengan perkara yang menjerat pengusaha Harvey Moeis dan mantan Direktur Operasional PT Timah periode 2015-2021, Alwin Albar. Keduanya disebut telah memiliki putusan inkrah dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola niaga komoditas timah di wilayah PT Timah.
Huda mengatakan terbitnya Perpres Timah tersebut dapat memengaruhi argumentasi hukum dalam perkara yang telah diputus pengadilan. Ia menyebut para pihak yang telah dijatuhi putusan tetap dapat menjadikan regulasi baru itu sebagai landasan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa.
“Dengan peraturan (Perpres) ini, maka semua putusan perkara PT Timah yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu bisa mengajukan peninjauan kembali berlandaskan pada peraturan ini,” kata Huda seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (22/9). Pernyataan itu menempatkan perpres sebagai salah satu aspek yang dinilai relevan bagi para terpidana dalam mempertimbangkan pengajuan PK.
Perubahan Dasar Tata Kelola
Menurut Huda, Perpres Nomor 79 Tahun 2026 membuat praktik yang sebelumnya dipersoalkan dalam proses hukum memiliki dasar legalitas dalam tata kelola pertambangan timah. Ia menilai perubahan pengaturan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Huda berpandangan, aktivitas PT Timah dan mitra swastanya yang menjadi bagian dari perkara sebelumnya dapat dipandang berbeda setelah terbitnya peraturan itu. Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan hukum Huda terkait dampak regulasi terhadap putusan yang telah ada.
“Karena dengan peraturan ini, sebenarnya apa yang dilakukan PT Timah dan mitra swastanya itu menjadi legal,” ucap dia. Huda kemudian menyoroti potensi persoalan yang muncul ketika kebijakan baru berbeda dengan penilaian hukum terhadap praktik pada masa sebelumnya.
Ia mempertanyakan konsistensi perlakuan pemerintah terhadap pembelian biji timah dari masyarakat di wilayah konsesi PT Timah. Di satu sisi, perkara tata kelola niaga timah telah dibawa kejaksaan ke pengadilan sebagai tindak pidana korupsi.
Di sisi lain, regulasi baru mengatur mekanisme pembelian komoditas timah yang diproduksi pemegang izin pertambangan rakyat. Huda menilai perbedaan pendekatan tersebut perlu diperhatikan karena putusan pengadilan dalam perkara sebelumnya sudah inkrah.
“Kalau dengan melegalkan hal itu, berarti yang dulu-dulu juga harus dianggap legal. Sementara sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sebagai tindak pidana korupsi,” tutur dia.
Mekanisme Pembelian Komoditas
Perpres tersebut memuat ketentuan bahwa PT Timah dapat membeli komoditas timah hasil produksi pemegang izin pertambangan rakyat. Pembelian dilakukan dengan memperhitungkan kuantitas dan kualitas, harga pasar yang wajar, serta iuran pertambangan rakyat.
Pengaturan itu juga mensyaratkan adanya kesepakatan antara pemegang izin pertambangan rakyat dan perusahaan perseroan PT Timah. Kesepakatan pembelian komoditas timah harus dimuat dalam perjanjian tertulis.
Ketentuan mengenai perjanjian tertulis menjadi bagian dari tata kelola yang diatur dalam beleid tersebut. Huda menilai aturan itu berkaitan langsung dengan praktik pembelian yang sebelumnya menjadi perhatian dalam perkara korupsi tata niaga timah.
“Jadi pemerintah sendiri yang menganggap ini sebagai suatu melanggar hukum, sekarang pemerintah juga yang mau membenarkan ini,” ujarnya. Ia mengaitkan pernyataan itu dengan perubahan kebijakan pemerintah dalam mengatur kegiatan pertambangan timah di Bangka Belitung.
Pertanyaan Soal Bentuk Regulasi
Selain substansi pengaturan, Huda juga mempertanyakan penggunaan bentuk peraturan presiden untuk tata kelola pertambangan timah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut dia, perpres semestinya mengatur hal yang bersifat nasional dan menjadi kebutuhan aktual secara nasional.
Ia memandang cakupan wilayah yang diatur dalam kebijakan tersebut bersifat lokal karena berfokus pada Bangka Belitung. Karena itu, Huda menilai bentuk regulasinya perlu menjadi perhatian dalam pembahasan dampak hukum Perpres Timah.
“Jadi masalah adalah bentuknya Peraturan Presiden. Peraturan Presiden ini berkenaan dengan tata kelola pertambangan timah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut saya, bajunya kebesaran untuk sebuah peraturan yang sifatnya lokal,” kata dia.
