Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah isu bahwa kamera pengawas atau CCTV sengaja dimatikan saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026. Penegasan itu disampaikan Pramono saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Senin.
Pramono menyatakan pemantauan terhadap situasi saat aksi berlangsung tetap dilakukan. Ia juga mengatakan pihaknya memiliki data terkait pemantauan tersebut.
“Tidak benar bahwa ada upaya untuk mematikan CCTV dan sebagainya karena semuanya termonitor dan kami mempunyai data untuk itu,” kata Pramono. Pernyataan itu merespons isu mengenai dugaan penghentian fungsi kamera pengawas saat demonstrasi berlangsung.
Meski membantah adanya upaya mematikan CCTV, Pramono membenarkan ada perangkat yang mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut disebut terjadi akibat tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Perbedaan antara CCTV yang sengaja dimatikan dan CCTV yang rusak menjadi bagian penting dalam penjelasan Pramono. Pemerintah DKI Jakarta menyatakan tidak melakukan penghentian pemantauan, tetapi tetap menelusuri kerusakan perangkat yang ditemukan.
Pramono meminta jajarannya mendalami kasus perusakan tersebut. Salah satu lokasi yang disebut dalam penelusuran itu berada di Pejompongan.
“Tentunya kami sekarang sedang mendalami itu, termasuk yang di Pejompongan. Tetapi saya harus menyampaikan secara keseluruhan sebenarnya pelaksanaan ketika terjadi demo kemarin hampir semua fasilitas publik kita itu berjalan dengan baik,” ungkap Pramono.
Pernyataan itu juga menyoroti kondisi fasilitas publik di Jakarta ketika aksi berlangsung. Menurut Pramono, hampir seluruh fasilitas publik tetap berjalan dengan baik meski terdapat laporan kerusakan CCTV.
Sebelumnya, Pramono telah meminta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi untuk mencari pelaku perusakan CCTV. Permintaan tersebut berkaitan dengan aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus 2026.
Langkah pencarian pelaku diarahkan pada pihak yang diduga merusak fasilitas kamera pengawas. Pramono meminta penanganan berikutnya dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila pelaku telah ditemukan.
Ia menegaskan perusakan fasilitas tidak dapat dibenarkan. Sikap itu berlaku meski demonstrasi merupakan kegiatan yang diperkenankan dalam negara demokrasi.
Menurut Pramono, penyampaian pendapat dapat dilakukan selama mengikuti prosedur yang berlaku. Namun, tindakan pengrusakan dan aksi anarkis dinilai tidak akan memperoleh dukungan masyarakat.
“Seperti yang saya sampaikan berulang kali, sebagai negara demokrasi, demo itu diperkenankan, diizinkan selama mengikuti prosedur dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian melakukan pengrusakan, anarkis, dan sebagainya, tentunya tidak ada masyarakat yang kemudian memberikan support untuk itu,” ujar Pramono.
Penelusuran atas kerusakan CCTV di Pejompongan dan lokasi lain menjadi bagian dari tindak lanjut yang diminta Pemerintah DKI Jakarta. Aparat penegak hukum akan diminta menindaklanjuti kasus tersebut setelah pelaku perusakan teridentifikasi.
