Gadi Eisenkot, mantan kepala staf militer Israel, ditunjuk Presiden Israel Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Penunjukan itu membuka peluang bagi Eisenkot untuk menggantikan Benjamin Netanyahu sebagai perdana menteri Israel.
Menurut South China Morning Post, peluang tersebut muncul setelah pemilihan Oktober tidak menghasilkan pemenang dengan mayoritas mutlak di parlemen. Blok oposisi yang dipimpin Eisenkot meraih 48 dari 120 kursi, sedangkan kubu Netanyahu memperoleh 53 kursi.
Dengan komposisi tersebut, pembentukan pemerintahan akan sangat bergantung pada kemampuan partai-partai membangun koalisi. Eisenkot mendapat dukungan sejumlah partai, termasuk kelompok yang mayoritas anggotanya merupakan warga Arab Israel.
Kelompok Arab Israel berpotensi menjadi penentu dalam pembentukan kabinet baru setelah mencatat perolehan suara yang signifikan. Namun, belum ada kepastian apakah Eisenkot akan mengandalkan dukungan mereka untuk membentuk koalisi pemerintahan.
Eisenkot pernah menjabat sebagai kepala staf militer Israel pada periode 2015-2019. Pria berusia 66 tahun ini dikenal sebagai tokoh yang pendiam, tetapi menawarkan pendekatan politik yang berbeda dari Netanyahu.
Ia menjanjikan rekonsiliasi nasional setelah bertahun-tahun pemerintahan Netanyahu dinilai memperdalam perpecahan politik dan menggeser Israel ke arah kanan. Eisenkot juga menyatakan akan menindak pemukim ekstremis di Tepi Barat yang kerap menyerang warga Palestina.
Ia menyebut kekerasan pemukim terhadap warga Palestina sebagai “teror Yahudi” yang dibiarkan pemerintah. Sikap tersebut menjadi salah satu pembeda utama dalam agenda politik Eisenkot, meski ia tetap membawa posisi keamanan yang tegas.
Dalam isu Palestina, Eisenkot menentang pembentukan negara Palestina dan berjanji mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza dalam waktu 18 bulan. Ia menyatakan target itu dapat ditempuh melalui pelaksanaan rencana gencatan senjata Presiden AS Donald Trump atau operasi militer untuk menghancurkan sayap bersenjata Hamas.
Rekam jejak militernya juga memicu perhatian, terutama ketika ia memimpin militer Israel dalam perang melawan Hizbullah pada 2006. Eisenkot merumuskan strategi yang dikenal sebagai Doktrin Dahiya, yaitu penggunaan kekuatan militer besar-besaran terhadap infrastruktur sipil di wilayah yang dikuasai kelompok militan.
Strategi tersebut kemudian dikaitkan dengan kehancuran besar di Gaza dan memicu kritik internasional. Israel membantah tuduhan bahwa kebijakan tersebut melanggar hukum perang.
Dari sisi latar belakang, Eisenkot berasal dari keluarga Yahudi Maroko dan tumbuh di lingkungan kelas pekerja. Latar itu membedakannya dari Netanyahu yang berasal dari keluarga elite.
Jika dilantik, Eisenkot akan menjadi perdana menteri pertama Israel dari kalangan Yahudi Sephardic, kelompok Yahudi yang berakar di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ia juga memperoleh simpati publik setelah putranya, Gal, serta dua keponakannya tewas dalam pertempuran di Gaza.
Dalam kampanye, Eisenkot berupaya merangkul pemilih dari berbagai spektrum politik dengan menjanjikan perlindungan bagi komunitas LGBTQ. Ia juga menolak aneksasi penuh Tepi Barat dan pendirian pos permukiman ilegal.
Selain itu, Eisenkot berkomitmen menjaga independensi peradilan, supremasi hukum, hak minoritas, dan kebebasan pers. Ia ingin mengubah aturan pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks dan warga Arab Israel melalui layanan nasional universal, baik berupa dinas militer maupun pengabdian sipil.
Eisenkot juga ingin memperkuat kembali hubungan Israel dengan Amerika Serikat yang merenggang akibat konflik di Gaza, Lebanon, dan ketegangan dengan Iran. Keberhasilannya membentuk koalisi akan menentukan apakah agenda rekonsiliasi dan keamanan tersebut dapat dijalankan dari kursi perdana menteri.
