Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menelusuri dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang diduga telah berlangsung sebelum masa jabatan Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo. Pendalaman itu dilakukan dalam penyidikan perkara yang mencakup sejumlah dugaan penerimaan uang di lingkungan Pemkab Klaten.
Penyidik mendalami informasi tersebut saat memeriksa Pelaksana Tugas Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi di Gedung Keuangan Negara Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (5/11/2026). Pemeriksaan itu juga berkaitan dengan dokumen dan barang bukti elektronik yang sebelumnya diamankan dari kantor bupati.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri pola dugaan penerimaan yang dikaitkan dengan bupati yang telah menjadi tersangka. Penelusuran juga diarahkan untuk mengetahui apakah dugaan tersebut memiliki keterkaitan dengan periode pemerintahan sebelumnya.
“Ini kaitannya dengan dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, termasuk penyidik juga masih akan terus menelusuri apakah dugaan praktik penerimaan yang dilakukan oleh bupati ini juga diduga terjadi di era-era sebelumnya atau seperti apa,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
Budi menyatakan proses penelusuran belum berhenti pada pemeriksaan yang telah dilakukan. “Semuanya masih akan terus dilakukan penelusuran oleh penyidik sehingga kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini,” kata Budi.
Pemeriksaan Dokumen dan Barang Bukti Elektronik
Dalam pemeriksaan terhadap Mahanni, penyidik juga mengonfirmasi sejumlah temuan dari rangkaian penggeledahan di kantor bupati. Keterangan Mahanni diperlukan untuk menjelaskan dokumen serta barang bukti elektronik atau BBE yang telah disita.
Barang bukti tersebut mencakup sejumlah dokumen dan perangkat elektronik yang diamankan penyidik. KPK memerlukan berita acara penyitaan atas barang-barang itu sehingga pemeriksaan terhadap saksi Plt Bupati Klaten dilakukan.
“Ada sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diamankan dan dilakukan penyitaan. Oleh karena itu, dari sejumlah barang bukti itu maka butuh berita acara penyitaan sehingga ada kebutuhan untuk melakukan pemanggilan, kebutuhan pemeriksaan terhadap saksi Plt bupati Klaten,” tutur Budi.
Penyidik turut mendalami tugas serta kewenangan Mahanni dalam kapasitasnya sebagai wakil bupati. Pendalaman tersebut dikaitkan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Hamenang.
Lima Klaster Penyidikan
Budi menyebut penyidikan perkara di Klaten sedikitnya mencakup lima klaster yang memerlukan pendalaman secara menyeluruh. Pendalaman itu dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan perkara.
KPK telah menetapkan Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. Perkara itu meliputi dugaan suap pengurusan hasil audit BPK serta penerimaan uang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Klaster lain mencakup dugaan penerimaan uang terkait tambah galian C, setoran rutin dari BLUD, BUMD, dan OPD, serta penerimaan upah pungut di lingkungan Pemkab Klaten. Rangkaian dugaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan yang sedang berjalan.
Selain Hamenang, KPK juga menetapkan Ahmad Luthfi H Rahmatullah selaku Kalan BPK Jawa Tengah sebagai tersangka. Muhammad Amin Wahyu Utomo atau MAW selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Dugaan Penerimaan Rp 4,325 Miliar
KPK menduga Hamenang menerima uang hasil korupsi senilai Rp 4,325 miliar. Uang itu diduga berasal dari fee penyedia atau kontraktor lebih dari Rp 2 miliar, uang dari Paguyuban Tambang Rp 245 juta, setoran rutin Rp 1,8 miliar, serta potongan upah pungut sekurang-kurangnya Rp 280 juta.
KPK juga menyebut uang tersebut diduga digunakan Hamenang untuk kepentingan pribadi. Salah satu penggunaan yang disebutkan adalah pelunasan utang biaya pilkada dan operasional senilai Rp 1,90 miliar.
