H. M. Subhan meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan SMA. Gugatan tersebut diajukan Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Menurut Subhan, putusan kasasi itu membawa konsekuensi hukum terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Ia menyebut ada tenggat 60 hari bagi Gibran untuk meninggalkan Istana dan turun dari jabatan.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (2/11), Subhan menyatakan telah menghitung waktu setelah putusan kasasi tersebut. “Saya sudah menghitung hari, ada 60 hari ke depan jika tidak pergi dari istana, maka saya akan datang untuk meminta dia pulang ke Solo,” kata Subhan.
Subhan juga menyampaikan pandangannya mengenai dampak putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap status Gibran. “Dengan putusan kasasi di Mahkamah ini akibat hukumnya kita tidak pernah punya waikil presiden yang namanya Gibran,” ucap dia.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dalam perkara yang tercatat sebagai Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Amar putusan yang dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung menyatakan, “Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya.” Putusan ini membatalkan putusan sebelumnya pada tingkat judex facti dan mengadili perkara tersebut secara langsung di tingkat kasasi.
Objek perkara ialah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat tersebut berkaitan dengan penyetaraan SMA milik Gibran Rakabuming Raka.
Dalam gugatannya, Subhan mengajukan empat permintaan kepada majelis hakim. Permintaan itu mencakup pengabulan seluruh gugatan, pernyataan bahwa surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, penarikan surat dari pihak yang menguasai, serta pembebanan biaya perkara kepada tergugat.
Empat Permintaan Dalam Gugatan
Pertama, Subhan meminta majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, ia meminta surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Ketiga, penggugat meminta agar surat keterangan itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Keempat, Subhan meminta tergugat dihukum membayar biaya perkara.
Dalam perkara kasasi tersebut, Yulius bertindak sebagai hakim ketua. Maftuh Effendi tercatat sebagai Hakim Anggota 1, Hari Sugiharto sebagai Hakim Anggota 2, dan Michael Renaldy Zein sebagai panitera pengganti.
Perjalanan Perkara Dari PTUN
Sebelum mencapai tingkat kasasi, gugatan Subhan sempat tidak diterima pada tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Perkara itu teregister dengan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT dan diputus pada 21 Mei 2026.
Majelis hakim pada tingkat pertama menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Perkara kemudian berlanjut ke tingkat banding dengan nomor putusan 130/B/2026/PT.TUN.JKT.
Di tingkat banding, majelis hakim menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Subhan kemudian mengajukan kasasi hingga Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut seluruhnya.
Putusan kasasi itu menjadi dasar pernyataan Subhan yang meminta Gibran Rakabuming Raka meninggalkan jabatan wakil presiden. Permohonan yang dikabulkan dalam putusan tersebut berfokus pada status dan penanganan Surat Keterangan Penyetaraan SMA Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
