Partai Gerindra, PDIP, dan PKB menyampaikan respons berbeda atas putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan atau Suket yang digunakan sebagai syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak sah.
Gerindra meminta penjelasan terbuka dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Komisi Pemilihan Umum mengenai tindak lanjut putusan itu. Sementara PDIP menilai putusan tersebut memperkuat perdebatan soal persyaratan konstitusional calon presiden dan wakil presiden.
Respons Gerindra
Juru bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan pihaknya menghormati putusan MA sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam negara demokrasi. Ia meminta kementerian terkait dan lembaga yang berwenang menjelaskan dampak putusan itu terhadap administrasi pencalonan pada waktu lalu.
“Kita berharap menteri terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk memerintahkannya terhadap administrasi pencalonan pada waktu itu,” kata Sugiat saat dikonfirmasi, Sabtu (31/10). Gerindra memandang setiap keputusan pengadilan perlu disikapi secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sugiat juga mengingatkan pentingnya memahami objek perkara yang diputus MA secara utuh. Menurut dia, konsekuensi hukum dari putusan kasasi terkait Suket penyetaraan SMA Gibran perlu dibedakan dengan kedudukan wakil presiden yang memiliki dimensi konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri.
Ia menilai dua hal tersebut tidak dapat dipersamakan begitu saja. Gerindra pun menekankan perlunya penjelasan dari institusi yang berkaitan langsung dengan administrasi pendidikan dan kepemiluan.
Sikap PDIP
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan terdapat desakan dari masyarakat agar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Ia menyebut beberapa kader PDIP juga telah menyampaikan pandangan serupa terhadap anak presiden RI ke-7 tersebut.
“Apa yang disampaikan Pak Komarudin, Pak Andreas Pareira sudah meminta yang bersangkutan sebaiknya mundur. Dan ini adalah suara dari begitu banyak rakyat yang semakin besar. Suara ini enggak boleh diabaikan,” kata Hasto dalam pernyataan tertulis, Sabtu (31/10).
Hasto menyatakan PDIP tidak dapat bergerak sendiri apabila ingin menggulirkan hak angket di DPR terkait polemik pendidikan Gibran. Ia menyebut kekuatan PDIP di parlemen berjumlah 110 kursi sehingga diperlukan dialog dengan partai politik lain.
Menurut Hasto, pembicaraan dengan sejumlah partai telah dimulai untuk membahas langkah yang dapat diambil. Ia menilai persoalan tersebut bukan semata urusan satu partai politik, terutama di tengah proses delegitimasi yang disebutnya semakin masif.
“Sehingga diperlukan juga suatu dialog dengan partai-partai lain. Nah, upaya dialog-dialog ini juga dengan proses delegitimasi yang sekarang berlangsung semakin masif ini,” kata dia.
PDIP memandang putusan MA semakin menguatkan dalil mengenai tidak terpenuhinya syarat konstitusional bagi calon presiden dan wakil presiden. Pandangan itu disampaikan Hasto dalam konteks polemik dokumen pendidikan Gibran dan proses politik yang dapat ditempuh di parlemen.
Pertimbangan PKB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin menyatakan putusan MA menambah dasar dan urgensi bagi DPR dalam menentukan sikap politik. Ia mengatakan amar putusan tersebut melengkapi pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang telah ada sebelumnya.
Khozin menilai putusan MA menegaskan tindakan administratif pemerintah melalui penerbitan Suket penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Menurutnya, putusan itu berada dalam ranah tindakan administratif tata usaha negara.
“Dua lembaga hukum, yakni MK dan MA telah memutuskan mengenai status Suket penyetaraan Ijazah Wapres Gibran,” kata Khozin. Ia menjelaskan putusan MK berkaitan dengan domain persyaratan capres dan cawapres, sedangkan putusan MA menyangkut penerbitan Suket yang dinilai tidak sah.
PKB menyatakan akan menggunakan pertimbangan dan putusan hukum dari MK serta MA sebagai dasar menentukan langkah politik berikutnya. MA sebelumnya mengabulkan kasasi gugatan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang dipakai dalam pencalonannya pada Pilpres 2024.
