Kejaksaan Agung menetapkan PT Toba Pulp Lestari Tbk sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi dengan modus transfer pricing periode 2008-2025. Penetapan itu diumumkan setelah penyidik menilai terdapat perbuatan melawan hukum yang diduga menguntungkan perusahaan.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Saiful Bahri Siregar menyebut perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun. Sebelumnya, dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Dugaan Manipulasi Produk Pulp
Menurut Saiful, salah satu modus yang diselidiki adalah under invoicing melalui perubahan atau manipulasi HS Code produk pulp. Perubahan itu disebut menyangkut karakteristik, kegunaan, serta nilai harga produk yang dihasilkan.
Produk yang semestinya dikategorikan sebagai dissolving pulp diduga dilaporkan sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP. Saiful menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (7/9).
“Seharusnya merupakan produk dissolving pulp, namun diubah menjadi produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP,” ujarnya. Penyidik mendalami dugaan perubahan klasifikasi tersebut dalam rangkaian transaksi perusahaan.
Produk olahan bubur kertas PT Toba Pulp Lestari yang administrasinya diduga dimanipulasi kemudian dijual kepada Macau Marketing International Ltd di luar negeri. Penjualan juga disebut dilakukan kepada Asia Pacific Rayon yang berada di Indonesia.
Dokumen Pajak dan Pengawasan
Saiful mengatakan perusahaan tidak memberikan dokumen transfer pricing atau TP Doc serta laporan SPT Pajak Badan kepada Kantor Pelayanan Pajak saat pemeriksaan kewajaran harga transaksi. Dokumen tersebut berkaitan dengan penilaian atas transaksi yang dilakukan korporasi.
Ia juga menyebut PT Toba Pulp Lestari diduga bekerja sama dengan pejabat berwenang agar pengawasan tidak dilakukan. “PT TPL tbk secara melawan hukum bekerja sama dengan pejabat yang berwenang agar tidak dilakukan pengawasan,” jelasnya.
Dalam proses review, telaah KKP, dan LHP, penyidik menemukan proses yang disebut tidak didasarkan pada program audit yang telah disusun oleh penyelenggara negara atau pejabat negara. Kondisi itu dinilai berkaitan dengan pemeriksaan atas kewajaran transaksi perusahaan.
Saiful menjelaskan pejabat yang berwenang diduga tidak melakukan perbandingan harga atas TP Doc dan SPT korporasi milik PT Toba Pulp Lestari. Tidak dilakukannya perbandingan tersebut disebut terjadi melalui dugaan kongkalikong dalam proses pemeriksaan.
Menurut Kejaksaan Agung, rangkaian tindakan itu diduga berkaitan dengan aksi transfer pricing yang menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp2 triliun. Berdasarkan hasil penyidikan, korporasi PT Toba Pulp Lestari Tbk kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
“Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik pada hari ini telah menetapkan korporasi PT TPL Tbk sebagai tersangka,” kata Saiful. Penetapan tersebut menandai perkembangan baru dalam penyidikan perkara yang mencakup periode 2008 hingga 2025.
Peran Pegawai Ditjen Pajak
Sebelum penetapan tersangka korporasi, Kejaksaan Agung menetapkan BP dan SR sebagai tersangka. Keduanya merupakan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang bertugas sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak.
Penyidik menyebut PT Toba Pulp Lestari meminta bantuan kedua tersangka untuk memuluskan dugaan ekspor melalui under invoicing. Dalam skema yang dipaparkan, ekspor dilaporkan sebagai produk paper grade pulp atau BHKP.
PT Toba Pulp Lestari sebelumnya telah menyampaikan respons atas perkara yang tengah diusut tersebut. Direktur sekaligus Corporate Secretary perusahaan, Anwar Lawden, mengatakan perseroan telah menerima informasi dan masih melakukan pendalaman serta verifikasi.
“Perseroan akan menyampaikan informasi lebih lanjut kepada BEI dan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila telah tersedia informasi yang material, relevan, dan dapat diverifikasi,” ujar Anwar dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis (20/8). Perseroan juga menyatakan tetap berkomitmen menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
