Kejaksaan Agung menyatakan jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan dijabat oleh jaksa berpangkat bintang tiga. Penyesuaian itu dilakukan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2026 tentang perubahan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Perubahan tersebut menempatkan Kajati DKI Jakarta pada struktur jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya. Ketentuan itu menjadi dasar bagi penyesuaian posisi pimpinan Kejati DKI Jakarta sesuai beban dan kompleksitas penanganan perkara di ibu kota.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan Perpres Nomor 45 Tahun 2026 diterbitkan pada Juli 2026. Regulasi tersebut merupakan perubahan keempat atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
Anang menjelaskan bahwa penyesuaian jabatan Kajati DKI Jakarta juga berkaitan dengan struktur kepemimpinan di lingkungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya saat ini sama-sama dijabat perwira tinggi berbintang tiga.
“Karena (Kejaksaan) bagian dari forkopimda, penyesuaian. Untuk Kejaksaan Tinggi nantinya disesuaikan juga,” ujar Anang di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Perubahan Kedudukan Kajati DKI Jakarta
Ketentuan mengenai kedudukan Kajati DKI Jakarta tercantum dalam perubahan Pasal 62. Perpres itu menyisipkan ayat 5a yang secara khusus menetapkan posisi kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai jabatan struktural eselon Ib.
Dalam struktur aparatur, eselon Ib disebut sebagai jabatan pimpinan tinggi madya. Penetapan level ini membedakan kedudukan Kajati DKI Jakarta dalam pengaturan organisasi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam perpres terbaru.
Pertimbangan utama perubahan tersebut adalah kompleksitas penanganan perkara di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Aturan ini sekaligus menyesuaikan struktur pimpinan Kejati DKI Jakarta dengan kebutuhan organisasi di wilayah tersebut.
Struktur Wakil Kepala dan Asisten
Perpres Nomor 45 Tahun 2026 tidak hanya mengatur jabatan Kajati DKI Jakarta. Regulasi itu juga menetapkan struktur jabatan wakil kepala serta para asisten di lingkungan Kejati DKI Jakarta.
Wakil Kepala Kejati DKI Jakarta ditetapkan sebagai jabatan struktural eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sementara itu, jabatan asisten pada Kejati DKI Jakarta berada pada eselon IIb dan juga dikategorikan sebagai jabatan pimpinan tinggi pratama.
Pengaturan tersebut membentuk penyesuaian berjenjang pada pimpinan Kejati DKI Jakarta. Struktur baru itu mencakup jabatan kepala, wakil kepala, dan asisten dalam satu pengaturan organisasi.
Dengan kedudukan eselon Ib, jabatan Kajati DKI Jakarta disesuaikan dengan posisi pimpinan daerah lain dalam Forkopimda. Penataan itu didasarkan pada Perpres Nomor 45 Tahun 2026 serta pertimbangan kompleksitas penanganan perkara di Jakarta.
